BULA, Siwalimanews – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Seram Bagian Timur menggelar aksi demonsterasi menolak ptogram pemerintah berupa Tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Pasalnya, mereka menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan menyengsarakan rakyat pada umumnya.

Penolakan puluhan massa HMI ini disampaikan saat mereka menggelar aksi demonsterasi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD SBT, Senin (10/6).

Ketua HMI SBT Ali Yusba Kelilauw dalam orasinyadi depan Kantor Bupati mengatakan, Idonesia yang baru saja merayakan reformasi di bulan lalu mesti maknai secara hikmat dan substansial. Era reformasi bagi HMI tidak boleh hanya memaknai sebatas euforia namun, harus lebih besar dari pada itu.

Reformasi bagi HMI meliputi falsafah cita cita luhur bangsa Indonesia. Begitupun HMI dalam memandang semi demokrasi yang tertuang dalam amanat reformasi yang hari ini seolah-oleh terlupakan.

“Negara yang seharusnya hadir sebagi instrumen yang merawat dan melanggengkan demokrasi, sebagaimana tertuang dalam amanat reformasi, justru malah menjadi aktor utama yang mengkebiri demokrasi dengan terus menerus mengubur mimpi rakyat untuk bisa hidup dengan sejahtera dan dengan tanpa rasa takut mendapat bahaya dan mendekam di jeruji besi dalam memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah,” teriak Kelilauw di hadapan Sekda SBT

PB HMI kata Kelilauw, sebagai organisasi perjuangan bagi mahasiswa islam di Indonesia dan organisasi kepemudaan yang tidak bisa hanya berdiam diri melihat kondisi rakyat yang terus-menerus mendapat kesulitan hidup, diakibatkan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Melalui ragam diskusi dan pengkajian, PB HMI menilai bahwa kader- kader HMI harus proaktif dalam mempelajari, dan memahami serta kemudian menanggapi permasalahan kontemporer bangsa. Langkah PB HMI dalam menanggapi kesewenang-wenangan negara ini sudah tentu juga merupakan bentuk penegasan atas keberpihakan HMI kepada rakyat, dan peran HMI Untuk Indonesia,” tandasnya

Menurutnya, sebagai bagian dari Intellectual community yang memiliki semangat keislaman dan ke Indonesiaan, HMI tentunya harus turut andil dalam mengawal perjalanan bangsa, menyuarakan dan mengadvokasi berbagai problem keumatan dan kebangsaan serta seluruh rangkaian produk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

“Fungsi kontrol dalam bentuk aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam perlu dilakukan untuk memastikan, bahwa negara dengan seluruh perangkat di dalamnya tidak menyengsarakan rakyat,” ujarnya

Usai berorasi Kelilauw kemudian membacakan sejumlah poin tuntutan yakni,  mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 tahun 2020, tentang penyelenggaraan Tapera dan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera serta secara efektif membatalkan program perumahan rakyat yang dimaksud.

Mendesak pemerintah untuk segera menghentikan komersialisasi pendidikan, dan memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa di semua jenjang pendidikan.

Mendesak Kapolri untuk membebaskan seluruh aktivis mahasiswa, utamanya kader HMI yang ditangkap dan ditahan di berbagai Polres dan Polda, karena memperjuangkan nasib rakyat, serta meminta Kapolri agar mencopot kapolda dan kapolres di wilayah tersebut.

Mendesak presiden untuk memimpin dan memantau langsung proses pemberantasan berbagai kasus korupsi di Indonesia, utamanya kasus berkait dengan PT  Timah, dan PT Aneka Tambang (Antam). HMI Cabang SBT meminta kepada DPRD SBT untuk menolak perencanaan Tapera yang menyengsarakan rakyat.

Usai membacakan poin tututan tersebut dan diserahkan kepada pemkab, Plt Sekda SBT Mirnawati Derlean yang menemui massa HMI menyampaikan terima kasi kepada HMI yang sudah mau berjuang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten SBT dan sudah mengingatkan pemkab lewat aksi ini.

“Selanjutnya kami akan menyerahkan hasil tuntutan adik-adik HMI ini kepada bupati selaku pimpinan kami,” ucap sekda.

Usai mendnegar penjelasan sekda massa HMI kemudian menuju ke DPRD untuk melakukan aksi yang sama, di DPRD massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Voth.

Diepan massa HMI Voth juga memberikan apresiasi kepada HMI Cabang SBT yang sudah berjuang untuk kepentingan masyarakat.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan adik-adik, kami DPRD SBT tidak bisa mengambil keputusan sepenuhnya terhadap isi tuntutan yang disampaikan,” ungkap Voth.

Politis Gerindra ini mengaku, terkait penahan terhadap  adik- adik aktivis HMI di seluruh Indonesia, DPRD SBT mengutuk keras kejadian tersebut, karena mereka merupakan kader-kader penerus yang akan membelah hak-hak masyarakat.

“Berkaitan dengan tuntutan yang disampaikan terkait PP Nomor 25 tahun 2020 nantinya kami akan kaji kembali. Sementara soal pendidikan gratis, kami atas nama DPRD SBT sangat mendukung  pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa di semua jenjang pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara,” tandas Voth.(S-27)