AMBON, Siwalimanews – Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa menegaskan, Maluku merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi perikanan sangat luar biasa. Karenanya, kekayaan dan potensi yang ada, harus bisa mensejahterakan rakyat.

Namun faktanya saat ini rakyat Maluku belum sejahtera dengan hasil perikanan yang dieksploitasi dari perairan Maluku. Pasalnya, potensi perikanan pada tiga wilayah pengelolaan perikanan di perairan Maluku, diekstrak secara serampangan.

“Pemerintah ke depan terbuka dengan setiap investor yang hendak berinvestasi di Maluku termasuk di sektor perikanan, namun tetap mematuhi syarat yang ada. Kami terbuka siapa saja mau data investasi di Maluku, termasuk sektor perikanan tetapi dengan syarat mereka harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Lewerissa kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Kamis (30/1).

Lewerissa menyoroti terkait dengan WPP 718 yang selama ini menjadi tempat ribuan kapal dengan kapasitas diatas 30 GT dari luar Maluku melakukan aktivitas penangkapan ikan namun tidak pernah tercatat baik itu ikan, udang, cumi maupun biota laut lainnya.

Akibatnya tidak diketahui berapa besar pendapatan yang harus dibayar kepada negara dan daerah artinya rakyat Maluku dirugikan dengan adanya praktek-praktek seperti ini.

“Jujur saya sakit hati dengan WPP ini sebab kami rugi. Maluku ini sejak ratusan tahun lalu menjadi daerah yang dieksploitasi mulai dari bangsa-bangsa Eropa bahkan di zaman sekarang kita diekstrak kekayaan kita, maka kedepan kita harus tegas,” tegas Lewerissa.

Dijelaskan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan penegakan aturan terkait penangkapan ikan terukur di tiga WPP harus dilakukan pemerintah pusat.

Selain itu, Lewerissa juga mendorong agar semua kapal yang melakukan aktivitas penangkapan langsung ke pelabuhan ikan sehingga dapat dikontrol langsung oleh otoritas yang berwenang.

“Kalau tidak begini kita tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Dana bagi hasil perikanan tidak ada, kita sih terbuka tapi kalau mau datang patuhi aturan. Kita minta juga kepada pemerintah pusat agar tidak melakukan relaksasi aturan artinya harus menegakkan aturan,” ujar Lewerissa.

Bahkan untuk mempermudah pemantauan di tiga WPP, Lewerissa berinisiatif untuk membentuk tim terpadu dengan melibatkan semua pihak seperti Polair, TNI AL, Dinas Perikanan, Bakamla dan instansi lain.

“Tim terpadu yang akan dibentuk nanti bertugas untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penangkapan ikan di WPP sehingga bisa berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi daerah,” terangnya.

Mantan anggota DPR RI ini pun meminta dukungan dari seluruh komponen masyarakat Maluku untuk bersama-sama melihat persoalan ini sehingga ke depan rakyat Maluku dapat sejahtera dengan hasil perikanan yang dimiliki. (S-20)