AMBON, Siwalimanews – Affandy Hasanusi resmi dilantik menjadi Penjabat Walikota Tual menggantikan Akhmad Yani Renuat yang mengundurkan diri.

Pelantikan Hasanusi sebagai Penjabat Walikota Tual dilakukan Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie atas nama Mendagri dan berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur, Jumat (19/7).

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Maluku ini dilantik menjadi Penjabat walikota Tual sesuai dengan Mendagri Nomor : 100.2.1.3-1430 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Tual di Provinsi Maluku tanggal 16 Juli 2024.

Sadali dalam sambutannya mengatakan pelantikan hari ini terlaksana sebagai implikasi dari keputusan Penjabat Walikota Tual sebelumnya Ahmad Yani Ridwan akan maju mengikuti Pilkada serentak nasional tahun 2024.

Penguduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf q UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga bersangkutan harus mengundurkan diri dari penjabat Walikota Tual.

Mengawali pelaksanaan tugas-tugas Penjabat Walikota Tual yang baru, Sadali pun mengingatkan Hasanusi untuk menjamin kontinuitas agenda pemerintahan Kota tua terkait dengan dukungan bagi KPU, Bawaslu dan kemananan, sekaligus secara internal memastikan netralitas aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Tual tetap terjaga.

“Ini penugasan prioritas yang diamanatkan pemerintah pusat dan tertera secara eksplisit dalam keputusan pengangkatan saudara maka swajib melaksanakannya dan sekaligus melaporkan kinerja pelaksanaan tugas setiap 3 bulan baik kepada Mendagri maupun gubernur,” tegas Sadali.

Sadali juga mengingatkan agar Hasanusi dalam menjalankan roda pemerintahan harus segera lakukan konsolidasi jajaran birokrasi pemerintah kota pada semua level, termasuk melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan stakeholder.

Hasanusi juga diingatkan untuk melakukan pengendalian inflasi penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, investasi belanja APBD bagi produk dalam negeri serta pencegahan TBC dan vaksinasi polio harus menjadi perhatian serius.

“Belajar dari pengalaman Pilkada  sebelumnya dimana ada beberapa masalah yang sering mengemuka seperti gangguan kamtibmas, mobilisasi massa untuk kampanye dan masalah lainnya harus menjadi atensi bersama,” tandasnya.(S-20)