AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi II memberikan peringatan keras kepada Dinas Perindusterian dan Perdagangan untuk segera mengatasi persoalan kenaikan harga beras di pasaran.

Peringatan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (3/5) merespon salah satu tuntutan KSBSI dalam aksi demonstrasi kemarin.

Lewerissa menjelaskan, Komisi II telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Maluku terkait dengan ketersediaan stok beras di gudang dan dijamin jika ketersediaan beras mencukupi. Apalagi, dalam waktu dekat Bulog Maluku akan kedatangan 10 ribu ton beras impor untuk memenuhi kebutuhan di Maluku, sehingga seharusnya kebutuhan berada dalam negeri mencukupi.

“Stok beras sudah disampaikan tersedia hingga dua pekan  kedepan, kan Bulog akan lakukan impor dalam waktu dekat jadi aman,” ucap Lewerissa.

Menurutnya, jika terdapat temuan adanya kelangkaan dipasaran, maka ditakutkan adanya penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan menaikan harga beras dari harga eceran tertinggi.

Untuk itu, pihak Disperindag harusnya intensif melakukan pengawasan di lapangan terhadap harga barang, bukan sebaliknya membiarkan harga beras melambung hingga mencapai Rp15 ribu/kg.

Kenaikan harga beras dan barang lainnya di pasar diduga disebabkan begitu banyak penarikan retribusi maupun iuran lainnya yang membebani, maka pedagang mengambil keputusan untuk menaikan harga barang.

“Disperindag memang harus gencar melakukan operasi pasar agar ketersediaan bahan pokok dan harga sesuai dengan HET atau tidak, ini yang harus dilakukan,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini yakin, jika Disperindag terus menerus melakukan operasi pasar, maka dipastikan harga barang tetap terkontrol.(S-20)