AMBON, Siwalimanews – Upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk menurunkan angka penderita stunting dengan kegiatan serbuan stunting yang dikoordinir langsung Ketua Tim Penggerak PKK Widya Pratiwi ternyata gagal.

Padahal anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terhadap kegiatan itu mencapai miliaran rupiah dari APBD provinsi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin menegaskan, berdasarkan penjelasan Plt Kepala Dinas Kesehatan Meykial Pontoh, ternyata setiap OPD dialokasikan 9 persen dari pagu dinas untuk kegiatan penurunan stunting.

“Bayangkan kalau setiap OPD dialokasikan 9 persen dari pagu OPD sudah berapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi tidak ada hasil apapun dan gagal,” ungkap Rovik dalam rapat kerja bersama mitra terkait LKPJ Gubernur, Jumat (28/4).

Diilihat dari angka stunting pada tahun 2020 saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024, disepakati angka stunting Provinsi Maluku sebesar 28.1 persen.

Namun, hingga tahun terakhir Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan Barnabas Orno, ternyata hanya turun menjadi 26 persen atau turun 2 persen.

Menurutnya, jika angka penurunan stunting hanya turun 2 persen dengan anggaran yang digelontorkan miliaran rupiah, tentunya tidak berbanding lurus dan terkesan hanya pencitraan dengan memboyong begitu banyak OPD.

“Kalau hasilnya hanya 2 persen lebih baik tidak usah ada serbuan stunting yang dilakukan duta parenting, lebih baik duduk diam-diam saja pasti turun,” kesalnya.(S-20)