AMBON, Siwalimanews – Kendati pelantikan Gubernur masih dua pekan lagi, namun desa­kan agar gubernur menata ulang manajemen Bank Maluku-Malut terus bergulir.

Sebagai pemegang saham pe­ngendali, Gubernur Maluku yang baru nanti tentukan memiliki pe­ranan penting dalam menentukan direksi dan komisaris di bank pelat merah tersebut.

Akademisi Fisip Unpatti Jeffry Leiwakabessy menjelaskan ber­dasarkan UU Perseroan Terbatas, kewenangan penetapan direksi dan komisaris bank termasuk Bank Maluku-Malut berada ditangan pemegang saham.

“Berdasarkan aturan memang penetapan direksi dan komisaris akan dilakukan dalam RUPS arti­nya gubernur punya kewenangan besar disitu,” ujar Leiwakabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (4/2).

Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali kata Leiwakabessy harus jelih dalam memilih para direksi dan komisaris Bank Maluku -Malut.

Pasalnya jika gubernur salah dalam menentukan pejabat-pejabat Bank Maluku-Malut tersebut maka akan berdampak pada perjalanan bank kedepan.

Menurutnya, HL tentu memiliki pengalaman yang mumpuni dalam dunia perbankan karena pernah menjadi anggota DPR RI yang bermitra dengan BUMN khususnya lembaga perbankan.

Pengalaman tersebut lanjut Leiwakabessy akan membuat proses bongkar pasang direksi dan komisaris menjadi cukup sulit, sebab gubernur akan diper­hadapkan dengan sejumlah pilihan.

“Tapi kita yakin sungguh guber­nur sudah mengantongi orang-orang yang nanti duduk dalam jajaran direksi dan komisaris tapi kita ingatkan harus jelih dalam me­nilai orang-orang itu,” tegas­nya.

Terpisah Praktisi Hukum Rony Samloy juga mengingatkan Gubernur Maluku untuk lebih jelih dalam memilih direksi dan komisaris Bank Maluku -Malut.

Menurutnya kondisi Bank Maluku -Malut yang terus menjadi sorotan publik belakang harus direspon dengan kehadiran direksi dan komisaris yang memiliki track record yang baik.

“Siapapun yang dipilih gubernur menjadi direksi dan komisaris itu hak prerogatif gubernur sebagai pemegang saham pengendali tapi harus diingat bahwa gubernur harus jelih,” tegas Rony.

Rony menegaskan orang-orang dengan tipe seperti direksi dan komisaris saat ini jangan lagi dipakai sebagai mereka hanya mementingkan diri dan kelom­pok.

“Kita ingin Bank Maluku -Malut ini menjadi lebih baik di masa depan maka kepemimpinan kedepan harus ditempati oleh orang-orang yang baik,” tandasnya.

Ganti Direksi

Seperti diberitakan sebelum­nya, guna menyelamatkan Bank Maluku-Malut, pemegang saham diminta tak lagi memilih direksi dan komisaris saat ini.

Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu mengatakan, kinerja Bank Maluku-Malut saat ini terus men­jadi sorotan publik dengan sejum­lah polemik yang terjadi bela­kangan.

Polemik yang terjadi kata Tahitu, disebabkan karena kebijakan yang ditempuh direksi Bank Maluku-Malut yang dinilai menguntungkan diri dan kelom­pok.

“Kondisi Bank Maluku-Malut saat ini membutuhkan adanya kebijakan dari pemegang saham untuk melakukan pembenahan secara totalitas,” ujar Tahitu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (3/2).

Pemegang saham pengendali menurut Tahitu, harus berani mengambil langkah melakukan bersih-bersih dalam tubuh ma­najemen Bank Maluku-Malut.

Artinya pejabat-pejabat yang selama ini memimpin Bank Maluku-Malut mulai dari direksi dan komisaris jangan lagi digu­nakan untuk kepemimpinan ke­depan.

“Bank Maluku-Malut ini mem­bu­tuhkan orang-orang baru yang memiliki niat untuk membangun Bank, jadi yang sementara pim­pinan ini siapapun dia, baik direksi atau komisaris jangan lagi dipa­kai,” tegas Tahitu.

Tahitu pun meminta pemegang saham pengendali dalam hal ini Gubernur Maluku untuk memiliki orang-orang yang kredibel dibi­dang perbankan untuk menjadi direksi dan komisaris.

Apalagi tantangan Bank Ma­luku-Malut kedepan tidak mudah, sebab diperhadapkan dengan bank-bank besar lain yang tentu menawarkan sejumlah produk perbankan yang jauh lebih mudah.

“Bank ini kebanggaan orang Maluku jadi harus dipimpin oleh pejabat yang tidak saja memi­kirkan kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan bank untuk kesejahteraan ma­sya­rakat Maluku dan Maluku Utara,” tandasnya.

Butuh Pejabat Kredibel

Bank Maluku Malut saat ini membutuhkan penataan secara menyeluruh, sehingga kedepan harus dipimpin oleh pejabat yang kredibel di bidang perbankan.

Pasalnya, masyarakat lebih memilih bank BUMN dan swasta lainnya di Maluku ketimbang menaruh modal di bank Maluku-Malut, yang menyebabkan mana­jemen bank mengalami kesulitan.

“Kondisi Bank Maluku-Malut hari ini membutuhkan penataan secara menyeluruh terhadap seluruh kepemimpinan bank baik direksi maupun komisaris,” ujar pengamat kebijakan publik, Nataniel Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (1/2).

Elake bilang, pasca sejumlah kebijakan yang diambil oleh direksi saat ini telah mengaki­batkan terjadinya krisis keper­cayaan terhadap Bank Maluku-Malut.

Karena itu, lanjut Elake, Gubrernur Maluku terplih, Hendrik Lewerissa harus dapat mela­kukan perombakan massal ter­hadap struktur yang ada di bank Maluku-Malut melalui mekanis­me Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahkan jika dimungkinkan, kata Elake, RUPS nanti harus melakukan evaluasi terhadap seluruh keuangan bank yang selama ini dibawah kendali direksi saat ini.

Elake mengakui, penentuan direksi dan komisaris menjadi kewenangan pemegang saham pengendali tetapi harus diper­hatikan kemampuan dan kredi­bilitasnya.

Gubernur baru ungkap Elake, harus menunjuk orang-orang yang kredibel di bidang perbankan untuk mengisi jabatan penting seperti direktur utama, dan komisaris independen.

Elake pun mengusulkan jika dimungkinkan, Direksi dan Komisaris Bank Maluku-Malut jangan lagi diambil dari orang dalam internal Bank sebab ditakutkan konflik kepentingan.

“Tidak perlu orang dari internal bank, bila perlu orang dari luar karena didalam semua itu sudah terkontaminasi kepentingan, jadi harus ambil orang dari orang luar yang kredibel, kapasitas dan integritas untuk membangun Bank Maluku-Malut,” pung­kas­nya. (S-20)