AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku memastikan, tidak ada pengadaan mobil dinas baru bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Tak ada pengadaan mobil dinas baru, dikarenakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, menolak mendapatkan fasilitas mobil baru.

Hal itu disampaikan Plh Sekda Maluku Syuryadi Sabirin kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Sabtu (18/1).

Sekda mengungkapkan, kebiasaan yang terjadi selama ini setiap kali pergantian gubernur dan wakil gubernur, pemerintah provinsi harus melakukan pengadaan mobil dinas baru.

Pengadaan mobil dinas baru tersebut, biasanya dilakukan sebanyak empat unit dengan rincian, dua mobil di Ambon dan dua lainnya di Jakarta untuk membantu tugas-tugas yang diberikan ketika melakukan perjalanan dinas.

“Kita sudah siapkan anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru, tapi ternyata pak gubernur dan wagub terpilih tidak berkeinginan untuk diadakan mobil baru, cukup mobil yang ada di service kembali,” ujar sekda.

Menurut sekda, total anggaran yang disediakan untuk pembelian empat unit mobil dinas baru sebesar Rp6 miliar, dengan rincian mobil dinas gubernur senilai Rp1.8 miliar dan mobil untuk wagub senilai 1.2 miliar.

“Sesuai Juknis Kemenkeu, itu mobil dinas gubernur harganya harus Rp1.8 miliar kalau wagub Rp1.2 miliar, jadi kalau dikalikan masing-masing dua unit, maka total Rp6 miliar kita siapkan,” ucap sekda.

Sekda mengaku, dengan tidak adanya pengadaan mobil dinas baru, maka gubernur dan wakil gubernur baru telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp6 miliar.

Gubernur dan Wakil gubernur yang baru, telah mengarahkan anggaran pengadaan mobil dinas baru tersebut untuk kebutuhan masyarakat yang jauh lebih penting.

“Kami atas nama pemda merasa gubernur dan wakil gubernur baru ini sangat peduli, sebab anggaran  lebih diefisienkan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita syukuri dan kita menghormati keputusan gubernur dan wakil gubernur terpilih,” tandas sekda.

Sekda memastikan, pemerintah provinsi akan melakukan service kembali mobil dinas yang ada di Ambon maupun Jakarta untuk digunakan gubernur dan wakil gubernur, setelah dilantik nantinya.(S-20)