AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengancam  akan melakukan sasi terhadap laut Maluku. Pasalnya kebijakan moratorium yang dilakukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Keluatan dan Perikanan telah merugikan Maluku yang  kekayaan lautnya terus diambil, namun daerah ini tidak mendapatkan apa-apa.

Sejak dikeluarkannya moratorium, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengirimkan kurang lebih  1.600  kapal ikan ke laut Maluku, namun di dalamnya tak satupun ABK dari kapal-kapal ini orang Maluku.

Selain itu ada sekitar 400 kontainer ikan yang diambil dari laut Maluku setiap bulannya dibawa keluar kemudian diekspor ke luar negeri.

“Setiap bulan ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura untuk di ekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa, untuk itu kita akan sasi laut Maluku,” tegas gubernur dalam sambutanya ketika melantik Kasrul Selang sebagai Penjabat Sekda Maluku di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9).

Menurut gubernur, sebelum dilakukan moratorium, uji mutu perikanan ditangani langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku. Namun saat ini uji mutu sudah dilakukan di Sorong Provinsi Papua Barat dan kita tidak dapat PAD dari sektor perikanan, kalian tahu kita perang dengan Menteri KKP,” tandasnya.

Tidak hanya sampai disitu gubernur juga menyentil soal kebijakan 12 mil lepas pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara daratannya milik daerah.

“Kalau 12 mil lepas pantai itu punya pusat,  suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai,  sebab daratannya saya punya ,” cetus gubernur.

Untuk itu, tegas mantan Kapolda Maluku ini, Undang-Undang tentang sasi laut akan segera dibuat, hal ini bertujuan agar PAD dari sektor perikanan dapat di tarik .

“Kita punya laut yang luar biasa tetapi tidak dapat apa-apa,sehingga kita akan buat UU sasi laut,” tegas gubernur. (S-39)