AMBON, Siwalimanews – Forum Pembauran Kebang­saan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan studi banding untuk belajar ba­gaimana menjaga kerukunan umat beragama di Maluku.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno itu diba di kantor gubernur Maluku, dan disambut oleh Sekre­taris Daerah Maluku Kasrul Selang, Kamis (29/4).

Kedatangan FPK sendiri dalam rangka studi banding sekaligus melakukan tatap muka dengan FPK Maluku yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, mengucapkan terima kasih dan merasa sangat terhormat atas diperca­yakannya Maluku oleh Pem­prov Kal­teng, sebagai tempat studi banding Forum Pembauran Kebangsaan.

“Pemprov Maluku, menyambut gembira kedatangan FPK Kalteng dan rombongan. Harapannya, perte­muan FPK kedua provinsi ini, terjalin hubungan silaturahmi dalam merajut kebhinekaan, memperkokoh wawa­san kebangsaan sebagai modal da­sar pembangunan,” katanya.

Sekda mengatakan, bagi masya­rakat Maluku, pembauran kebang­saan bukanlah sesuatu yang baru. Sejak masa lalu, masyarakat disini sudah hidup berbaur dengan orang-orang nusantara lainnya.

Namun pembauran kebangsaan yang terjalin sejak lama itu, sedikit terusik dengan pecahnya konflik sosial bernuansa agama tahun 1999 hingga 2003.

“Syukur alhamdulillah, masyara­kat Maluku cepat menyadari situasi ini dengan dilandasi budaya Pela Gandong. Maka dengan semboyan orang Maluku yaitu Sagu Salem­peng di Pata Dua, masyarakat Malu­ku kembali hidup rukun dan damai,” ujarnya.

Kemudian, Ketua FPK Maluku John Ruhulessin, dalam papa­ran­nya mengenai gambaran umum kerukunan umat beragama di Ma­luku menjelaskan, sebagai pusat perdagangan dunia di masa lalu, masyarakat Maluku su­dah mene­rima kedatangan ba­ngsa-bangsa besar sejak lama se­perti Arab, Por­tugis dan lainnya. Beberapa agama bahkan telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Maluku.

“Sudah sejak lama masyarakat Maluku memiliki tradisi kekeluar­gaan yang san gat kuat. Tradisi Pela adalah yang cukup terkenal, bahkan memiliki ikatan marga yang mengakar. Salah satu con­tohnya, pengecoran gedung Gereja Imanuel Jemaat Negeri Galala (Beragama Kristen), melibatkan Pela-nya dari Negeri Hitu (Islam),” jelas Ruhulessin.

Ketua FPK Kalteng Yohanes Freddy Ering juga mengaku di Kalteng juga pernah terjadi konflik etnis Dayak/Melayu dengan etnis Madura. Kerusuhan sempat menjalar ke berbagai kota. Namun konflik dapat diatasi berkat komitmen pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen etnis dan agama.

Komitmen ini, lanjut dia, bisa dapat dilihat pada simbol keselarasan dan kerukunan warga Kalteng yakni Huma Betang. Huma Betang merupakan rumah besar yang dihuni banyak orang, dengan beragam agama dan kepercayaan, namun tetap rukun dan damai. Sehingga Huma Betang adalah sebuah simbol dan filosofi kehidupan masyarakat di Kalteng.

“Dengan filosofi Huma Betang ini, maka kami tidak pernah menolak kehadiran tamu dari mana saja untuk tinggal di rumah besar (Huma Betang), sejauh tamu tersebut mengikuti filosofi dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak,” tutup  Yohanes.

Untuk diketahui, pertemuan bersama antar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalteng dengan FPK Maluku, dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, Kakanwil Kemenag Maluku Jamaludin Bugis, para tokoh agama tokoh masyarakat, paguyuban dan tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan undangan lainnya.

Usai pertemuan dilakukan penyerahan cinderamata dari Sekda Maluku kepada Ketua DPRD Kalteng dan sebaliknya. Kemudian penyerahan dari Ketua FPK Maluku kepada Ketua FPK Kalteng. (S-39)