AMBON, Siwalimanews  – Dua terdakwa kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Aru divonis 1,6 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon.

Vonis tersebut dibacakan Wilson Shiriver sebagai hakim ketua didam­pingi dua hakim anggota lainnya, Rabu (16/7).

Kedua terdakwa yang menerima vonis hakim yakni Clemens Rettob yang menjabat sebagai selaku Pe­jabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Ke­pala Dinas Ketahanan Pangan Kabu­paten Kepulauan Aru Nomor : 814.1/11 tanggal 6 April 2020 tentang Pene­tapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Percepatan Pe­nanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupa­ten Kepulauan Aru.

Sementara terdakwa II Djemy Haryanto selaku Kepala Dinas Ke­tahanan Pangan Kabupaten Kepu­lauan Aru berdasarkan Surat Kepu­tu­san Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22 / 26 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengang­katan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Ke­pala Badan) di Lingkungan Peme­rintah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi MARYAM GOLAM selaku Penye­dia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha 0220100 602197 tanggal 29 Juni 2020 (masing- masing dalam Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tertentu di Tahun 2020 yang bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru melakukan tindakan melawan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan secara melawan hukum keduanya yaitu sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah di Kabupaten Kepuluan Aru, Pemerintah Kabupaten Kepu­lauan Aru menerbitkan Surat Kepu­tusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 433.2/41.1 Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Pene­tapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Keputusan Bupati tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilaku­kan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, perbuatan tersebut bertenta­ngan dengan Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid- 19) Daerah, yang berbunyi: Huruf a “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau peni­laian kondisi daerah perihal penye­baran Covid- 19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kese­hatan Kabupaten/Kota/Provinsi”; Huruf b, setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid- 19,

Gubernur,Bupati/Walikota me­netapkan satus bencana Covid-19 bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 31

Maret 2020 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-10) Di Kabu­paten Kepulauan Aru.

Menurut pendapat para hakim meski terjadi korupsi namun kedua­nya tidak memperoleh keuntungan dari kasus tersebut.

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Clemens Rettob dan terdakwa II Djemy Haryanto masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama seba­gai­mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai­mana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Clemens Rettob dan terdakwa II Djemy Haryanto dengan pidana penjara masing-masing se­lama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan” Tandas Hakim Wilson.

Selain itu keduanya juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebe­sar Rp 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tesebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 bulan. Hakim juga menyatakan Barang Bukti no 1-44 yang seluruhnya dikembalikan ke JPU untuk digunakan dalam perkara Maryam Golam

Diketahui, vonis 1,6 tahun putu­san hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU kabupaten Aru yang mengendali keduanya dihukum 4 tahun penjara. Selain penurunan masa hukuman badan Hakim juga menurunkan jumlah denda Kedua­nya dimana awalnya dihukum mem­bayar denda sebesar 200 juta dalam tuntutan JPU di ubah menjadi 50 juta berdasrkan pertimbangan hakim.

Usai mendengarkan Vonis hakim kedua terdakwa mengungkapkan rasa terimaksih atas vonis majelis hakim. Menurut mereka hal tersebut sesuai dengan permintaan mereka saat pembelaan pekan lalu.

“Pertama-tama kami meminta terimakasih atas vonis hakim. Kami menyadari sungguh bahwa hal ini telah berdasarkan nota pembelaan kami. Untuk itu terhadap vonis hakim kami menyatakan pikir pikir. Ujar Kedua terdakwa.

Selain keduanya, Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Kepulauan Aru juga menyatakan pikir pikir. (S-26)