AMBON, Siwalimanews –  DPRD Provinsi Maluku mengungkapkan sejumlah masalah yang dihadapi tenaga honorer pada pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Senin (20/1) mengaku, begitu banyak tenaga non ASN yang belum diangkat menjadi P3K. Seleksi P3K yang dilakukan selama ini, tetap saja masih banyak problem di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Memang persoalan seleksi P3K ini masih meninggalkan sejumlah problem dan kemarin kita sudah sampaikan ke Kemenpan-RB untuk diperhatikan secara baik,” ungkap Benhur.

Beberapa masalah krusial yang terjadi kata Benhur, diantaranya tidak semua tenaga non ASN yang dimasukan dalam data base BKN.

Selain itu, persebaran formasi yang disediakan juga masih menjadi masalah, sebab terdapat kelebihan pada formasi tertentu, tetapi ada juga formasi yang kosong, karena kurangnya peminat.

“Memang harus ada kebijakan afirmasi, sebab ada kelebihan formasi di satu bagian, tetapi ada juga formasi kosong, formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan,” beber Benhur.

Benhur minta, seluruh tenaga honrer untuk serius mengikuti seleksi P3K tahap II yang sedang dibuka saat ini, sehingga dapat diangkat menjadi P3K.

“Pendaftaran diperpanjang hingga 20 Januari 2025 hari ini, jadi semua honorer harus serius agar dapat diangkat menjadi P3K,” pinta Benhur.(S-20)