AMBON, Siwalimanews – Dua yayasan yang saat ini konsen terhadap para penyandang disabilitas yakni, Yayasan Rumah Generasi dan Yayasan Bakti, duduk bersama DPRD Kota Ambon membahas program inklusif.

Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (25/3) itu dipimpin Ketua DPRD Mourits Tamaela di dampingi Wakil Ketua Gerald Mailoa serta sejumlah anggota DPRD. Sementara dari Yayasan Rumah Generasi dihadiri Wakil Direktur Okto Pattikawa dan Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Yusran Laitupa.

Dalam pertemuan tersebut kedua pimpinan yayasan ini minta dukungan DPRD untuk mengimplementasikan program inklusif, dengan harapan DPRD bisa menjembatani program tersebut ke Pemerintah Kota Ambon.

“Kita hadir untuk mendorong agar kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas termasuk korban kekerasan perempuan dan anak diperhatikan dan mendapat hak-hak mereka, ” ujar Yusran Laitupa dalam paparannya.

Laitupa menjelaskan, dari pendataan yang dilakukan pihaknya, penyandang disabilitas dengan usia kerja namun tidak memiliki pekerjaan cukup tinggi di Kota Ambon.

Untuk itu, kedua yayasan ini hadir, agar pemerintah dapat melihat kebutuhan penyadang disabilitas serta mengakomodir mereka dalam dunia pekerjaan.

“Di tahun 2022, kita memang telah melakukan MoU dengan pemkot, terkait bagaimana penyandang disabilitas di usia kerja ini bisa diakomodir, dan kerjasama itu disambut baik pemkot dengan menerima P3K dari penyandang disabilitas dan ada juga 17 penyandang disabilitas di gerai Indomaret maupun Alfa Midi di Kota Ambon, tapi ini masih kurang, mengingat jumlah penyandang yang tinggi, untuk itu disaat ini kita mau dorong lagi dan mau katakan penyandang disabilitas usia kerja sangat banyak, untuk apa mereka ada tapi tak punya kerjaan,” ujar Laitupa.

Laitupa mengaku, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan 15 desa/negeri di Kota Ambon. Kerja sama dimaksud, selain untuk mengetahui data jumlah penyandang disabilitas, juga data kekerasan perempuan dan anak serta memastikan hak mereka diperhatikan.

“Kita tidak hanya fokus untuk penyandang disabilitas saja, namun juga memperhatikan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang kita peroleh kekerasan perempuan dan anak cukup tinggi di Ambon, untuk itu kami bentuk kelompok kerja untuk mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak, termasuk penyandang disabilitas agar mereka dapat pelayanan layaknya masyarakat normal,” jelas Laitupa.

Dirinya berharap ada dukungan dari DPRD dan Pemkot Ambon agar program inklusif yang sejalan dengan program dan visi Walikota Ambon untuk menjadikan Ambon Inklusif, Toleran dan Berkelanjutan.

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Gerald Mailoa, mendukung penuh akan program tersebut, bahkan dirinya memastikan program tersebut akan sampai ke pemkot dan implementasi pelaksanaannya akan dibahas untuk dimasukan ke dalam APBD.

“Saya rasa ini program yang baik dan paparannya akan menjadi masukan kami DPRD, supaya pikiran pikiran yang disampaikan lebih cepat lebih baik, APBD 2025 sudah dibahas, tapi nanti kita lihat lagi untuk dibahas di perubahan. Kalau tidak kita masukan ke pembahasan APBD 2026. Saya pastikan  itu pasti, karena walikota dengan 17 program didalamnya terdapat visi mewujudkan Ambon kota Inklusif, jadi saya kira pasti akan terbuka apalagi dengan dukungan anggota DPRD, saya pastikan pasti,” ucap Mailoa. (S-10)