AMBON, Siwalimanews – Menjelang pengawasan program reali­sasi APBD 2024, Komisi II DPRD Pro­vinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan sejumlah mitra dari Pemerintah Provinsi Maluku yaitu, ESDM, Kehutanan, Kelautan Perikanan, lingkungan Hidup, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Maluku, Jumat (14/2) itu dipimpin Ketua Komisi, Irawadi, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Nita Bin Umar dan Sekretaris Komisi II, Jefri Jaran dan sejumlah anggota Komisi II lainnya.

Ketua Komisi II Irawadi kepada Siwalima mengaku rapat ini guna membicarakan persiapan untuk kegiatan Komisi II dalam rangka tugas pengawasan di lapangan terkait dengan kegiatan realisasi APBD 2024.

“Sesungguhnya kegiatan itu sebagaimana telah ditetap oleh Bamus DPRD Provinsi Maluku di awal Februari sudah dilaksanakan, tetapi karena sambil menunggu pelantikan pada tanggal 20 sehingga pasca pelantikan nanti kita akan melaksanakan pengawasan,” ujarnya.

Targetnya adalah apa yang telah direncanakan kemudian dibahas, ditetapkan dan realisasi lapangan, harus sesuai dengan yang ada dalam batang tubuh APBD 2024.

Menurutnya, semua data dan semua kegiatan dari mitra OPD telah terima dan selanjut serta akan disinkronkan

“Contoh kegiatan pemberdayaan dan bantuan itu harus sesuai dengan by address by name, sesuai dan anggotanya tentu tak ada yang meleset. Semua mitra OPD kita hadir, ESDM, Kehutanan, Kelautan Perikanan, lingkungan hidup, Pertanian dan Ketahanan Pangan,” katanya

Sementara itu, ditanya soal ketersediaan pangan, Irawadi mengaku komisi II belum membahas terkait ketersediaan pangan jelang puasa nanti

“Terkait stok pangan dari beberapa kali pertemuan pada bulan Januari kemarin kita sudah berikan warning untuk mengantisipasi kelangkaan sembako di Provinsi Maluku, lebih khususnya pasokan beras,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, bulog sebagai penyedia logistik beras di Maluku juga sudah mengantisipasi itu.

Terkait BBM tambah Irawadi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pertamina dan juga warning yang sama, agar menjelang hari-hari besar apalagi dalam waktu dekat ini puasa dan lebaran.

Kuota Mitan Turun

Irawadi juga menjelaskan, kuota minyak tanah sebagai kebutuhan utama rumah tangga di Maluku di tahun 2025 menurun, sebagaimana ditetapkan oleh BPH Migas dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 ada penurunan sekitar 3000 KL dan itu secara nasional.

Untuk itu mempengaruhi kuota minyak tanah di semua provinsi dan itu imbasnya juga di Maluku. Walau demikian, pihaknya telah me­nyampaikan ke kementerian pada bulan Januari paling tidak ada pergeseran kuota mintan dari provinsi tertentu yang penyerapan penggunaan minyak tanah kecil.

“Jadi kalau ada stok maka akan digeser ke Provinsi Maluku karena memang kita Maluku salah satu dari 4 provinsi yang masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara Indonesia Tengah dan Barat sudah menggu­nakan gas. Jadi memang tinggi permintaan mitan. (S-26)