KOMISI III DPRD Provinsi Maluku meminta jalan lingkar ambalau menjadi prioritas Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin mengaku prihatin dengan kondisi akses jalan di Pulau Ambalau yang jauh dari harapan masyarakat.

Akibat tidak adanya akses jalan tersebut menyebabkan masyarakat di tujuh desa di Pulau Ambalau kesulitan dalam beraktifitas.

“Kami sempat ke Pulau Ambalau dengan penduduknya yang hampir 10.000 tapi tidak ada jalan yang layak bagi masyarakat disana,” ungkap Rovik, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (6/1).

Menurutnya, masyarakat di Ambalau memiliki potensi ekonomi yang luar biasa seperti perkebunan cengkeh, pala dan sebagainya tetapi kesulitan untuk menjual.

Kalau hendak ke pelabuhan yang sudah tersedia di Desa Ulima harus mengunakan speedboat dengan waktu tempuh yang tidak mudah.

“Saya sepakat konektivitas ini sangat penting, tapi kalau menggunakan APBD Kabupaten dan provinsi tidak akan mungkin karena APBD kecil sehingga butuh waktu yang panjang,” terangnya.

Penangangan ruas jalan Ambalau kata Rovik membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan anggaran yang cukup besar.

Apalagi pernah ada rencana pembangunan jalan lingkar Ambalau dengan menggunakan anggaran hampir 70 miliar rupiah maka ini harus dilanjutkan penanganannya.

“Saya pernah mendengar ada rencana untuk membangun jalan lingkar Ambalau, kalau bisa masuk dalam Inpres kalau tidak salah itu nilainya 70 miliar lebih,” jelasnya.

Politisi PPP ini menegaskan, karena jalan itu sangat penting bagi masyarakat jika dimungkinkan ruas jalan ini masuk dalam prioritas penanganan oleh BPJN Maluku.(S-20)