AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku menemukan penyaluran bantuan sosial (bansos) baik dari   kementerian sosial, APBD provinsi maupun kabupaten/kota kepada masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19 amburadul.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam rapat pembahasan bersama tim Covid-19 DPRD Maluku menyoroti penyaluran bansos kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran.

Wattimury mengatakan, bantuan langsung tunai dan sebagainya dari Kementerian Sosial kenyataan di lapangan kacau balau. “Penyalurannya kacau sekali di lapangan,” ungkapnya kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (13/5).

Dikatakan, penyebab terjadinya kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan adanya data yang bermasalah yang menyebabkan pembagian bantuan sosial bermasalah sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak dapat menikmati.

“Data penyalurannya amburadul,” tegas Wattimury.

Ia mengaku, jangankan di kabupaten dan kota lain yang ada di Maluku, Ambon saja penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran seperti di Kelurahan Waihoka berdasarkan laporan yang diterima DPRD ada sebanyak 3 RT yang mengajukan 50 kepala keluarga yang berhak untuk menerima ternyata yang mendapatkan hanya 13 kepala keluarga dan juga ada yang mengajukan 30 KK yang menerima hanya 3 KK.

Parahnya ungkap Wattimury, ada masyarakat yang tidak boleh menikmati bantuan pemerintah itu, justru menerima dan menikmatinya. Sebaliknya masyarakat yang berhak dan menerima bantuan tersebut malah tidak mendapatkannya.

“Secara khusus di Kota Ambon dalam kaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang akan diusulkan ke pusat,  ini harus dilihat secara baik dengan menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan masyarakat. Jangan sampai timbul persoalan baru berkaitan dengan kondisi perut yang lapar sehingga berdampak pada gejala sosial yang lain,” sesalnya.

Olehnya itu, DPRD Maluku meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gugus Tugas Covid-19 agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, guna menyiapkan berbagai hal dengan baik sesuai dengan data yang sesungguhnya, agar bantuan sosial tidak menjadi bersoalan dikemudian hari.

“Kami minta pemda kabupaten dan kota sikapi ini dengan baik,” pungkas Wattimury. (Mg-4)