AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menyoroti banyak proyek jalan yang dibangun dengan menggunakan dana SMI yang rusak parah.

Kerusakan ruas jalan yang dibangun dengan dana SMI ini dikeluhkan langsung masyarakat kepada dewan melalui surat masuk, salah satunya ruas jalan Negeri Wakal yang meng­alami kerusakan parah.

“Banyak sekali proyek SMI yang sudah rusak contoh jalan diatas wakal baru dua hari lalu saya turun tinjau dan memang benar sudah rusak,” kesal Alkatiri saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (3/11).

Sangat disayangkan bila angga­ran miliaran rupiah yang dialoka­sikan untuk mengerjakan proyek infrastruktur, tetapi tidak membe­rikan manfaat jangka panjang ke­pada masyarakat.

Menurutnya, salah satu penyebab dari begitu banyaknya proyek SMI yang rusak, dikarenakan anggaran puluhan miliar ini dikolala secara serampangan, akhirnya tidak ada hasil apapun dari dana SMI yang dipinjam Pemerintah Provinsi Maluku di tahun 2020.

“Tidak ada progres hasil dari dana SMI. Dan ada surat masuk dari masyarakat yang mengeluhkan proyek SMI yang sudah rusak di Wakal, maka harus dipanggil Kepala Dinas PUPR Maluku,” ujar Alkatiri.

Dinas PUPR Maluku, lanjut Alkatiri tidak memiliki perencanaan yang matang terkait dengan penge­lolaan anggaran dibidang infras­truktur, padahal selama ini dari laporan selalu disampaikan jika pengerjaan proyek mantap.

“Sekarang saya mau tanya dari program SMI berapa banyak keman­tapan jalan provinsi, apakah ada peningkatan dan hari ini realitasnya jalan yang dibangun dengan SMI berpuluh miliar berantakan minta ampun dan kepala dinas selalu rasa betul padahal kerja salah banyak,” kesal Alkatiri.

Alkatiri mendesak, Pimpinan Komisi III untuk segera mengagen­dakan pemanggilan terhadap Kepala Dinas PUPR Maluku, guna memper­tanggungjawabkan persoalan rusaknya infrastruktur jalan yang dibelanjakan dengan dana SMI.

Di Buru Bermasalah

Dua proyek bernilai belasan miliar rupiah di Buru, hingga kini tak tun­tas dikerjakan, padahal anggaran­nya sudah cair seratus persen.

Proyek yang dibiayai dari pinja­man dana PT Sarana Multi Infras­truktur di Kabupaten Buru itu bermasalah dan memicu naiknya emosi anggota DPRD Maluku.

Anggota Komisi III DPRD Pro­vinsi Maluku Ikram Umasugi, mengecam Pemprov Maluku yang mengerjakan proyek dimaksud, asal-asalan.

Diketahui Pemprov Makuku meminjam dana SMI untuk pe­mulihan ekonomi pasca Covid-19. Anehnya, dana sebesar Rp700 miliar itu tidak memberikan dampak bagi Maluku.

Dana fantasitik yang dicairkan ke Pemprov Maluku melalui Dinas PUPR pekerjaannya tidak sesuai peruntukannya.

Ikram menyebutkan, proyek pembangun talud di Kabupaten Buru yang anggarannya dari dana SMI sebesar Rp20 miliar dan Rp5 miliar yang hanya melindungi bebe­rapa rumah dengan nomenklatur penataan kawasan, justru tidak sinkron dan amburadul.

“Ketika komisi III turun ke lapangan dan memantau kegiatan yang berhubungan dengan dana SMI, ada berbagai macam persoalan. Ini tidak sinkron, karena banyak dibangun kegiatan isik  yang sifatnya asal-asalan,” kecam Ikram.

Ikram meminta, Dinas PUPR Maluku menjelaskan penyebab pembangunan talud dengan ang­garan yang cukup fantastis dan dikerjakan tidak sesuai bestek itu.

Bahkan, pengerjaan proyek pengendali banjir juga, tidak sesuai dengan peruntukannya, mestinya pembangunan talud ditepi aliran sungai, namun ini dibangun jauh dari bibir sungai. “Ini yang dikatakan amburadul,” ujarnya.

Ikram menegaskan, proyek talud yang dikerjakan asal-asalan dan amburadul ini, harus usut aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian maupun Komisi Pemberantasan  Korupsi.

“Kalau bisa kita minta lembaga terkait yang ditugaskan oleh peme­rintah seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melihat sama-sama, karena pinjaman dana ini berdampak pada pengembalian,” tegasnya.

Kecam

Selain anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugi, Fraksi Gerindra DPRD Maluku juga me­ngecam keras Pemprov Maluku, pinjaman dana SMI Rp700 miliar namun tidak bisa menjawab ber­bagai persoalan di Maluku, terutama pemulihan ekonomi.

Dalam rapat paripurna penyam­pai­an kata akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun 2021, Senin (29/8) lalu, Fraksi Gerindra menilai, pinjaman sebesar Rp 700 miliar dari PT SMI tidak dapat menjawab pemulihan ekonomi di Maluku.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Andi Munaswir dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi terhadap Laporan Per­tanggung­jawaban Gubernur Ma­luku tahun 2021 mengatakan, kebi­jakan Pemprov Maluku dalam program pinjaman PT SMI, diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

Sayangnya, pinjaman dana de­ngan nilai fantastis tersebut tidak berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional di Maluku.

Hal ini dikarenakan, pengunaan pinjaman dana SMI tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik oleh Pemprov Maluku, akhirnya program-program yang direalisasikan juga tidak mampu menjadi solusi.

Menurut Gerindra, penggunaan pinjaman dana SMI tidak melalui mekanisme perencanaan yang baik, sehingga penempatan program-program yang direalisasikan tidak mampu menjadi solusi pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, kehadiran dana ratusan milyar itu juga tidak menjadi solusi dalam mengatasi keteri­sola­sian daerah-daerah di Maluku dari sektor infrastruktur jalan, sebab sampai dengan saat ini masih ba­nyak daerah-daerah yang teriso­lasi.

“Khususnya di daerah pegunu­gan, sampai saat ini belum merasa­kan pembangunan dari adanya pinjaman dana 700 miliaran oleh Gubernur Murad Ismail dengan jajarannya itu. Karena itu, Gerindra berharap Pemprov Maluku harus mengutamakan proses perencanaan yang matang dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tandas Munaswir.

Kekesalan Munswir jelas mem­buk­tikan kalau peminjaman dana tersebut tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD Provinsi Maluku.

Sirimau Bermasalah

Proyek air bersih di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional PT Sarana Multi Infras­truktur tahun 2020, dengan nilai proyek Rp14.4 miliar tersebut, ter­sebar pada tujuh titik.

Tujuh titik proyek air bersih yang dikerjakan oleh PT Bina Cipta Amanah antara lain, Keluruhan Batu Meja RT 005/RW 002 tepatnya di lapangan tenggara, Kayu Tiga RT 02/RW05, di Dusun Air Kuning samping Masjid Madinatul Hijrah, Dusun Kahena dekat Kampus IAIN, pesantren Galunggung, Dusun Bere-Bere, Desa Soya dan kawasan Kopertis Karang Panjang.

Untuk pembangunan air bersih di Dusun Air Kuning samping Masjid Madinatul Hijrah baik bak penam­pungan, panel Surya dan sumur bor telah berjalan dan masyarakat sekitar telah menikmati air bersih.

Selanjutnya, untuk pembangunan air bersih di Desa Soya seluruh fasilitas pendukung seperti bak penampungan, panel surya telah selesai dibangun dan berdasarkan pengakuan warga setempat, air bersih telah dinikmati sejak tiga bulan lalu.

Sementara itu, untuk pembangu­nan air bersih di Bere-Bere dan Kopertis terlihat semua fasilitas air bersih baik bak, panel surya dan jaringan air bersih telah terpasang dan masyarakat telah menikmati air bersih dengan baik.

Haruku Terbengkalai

Selain Proyek Air Bersih di Kecamatan Sirimau bermasalah, hal yang sama juga terjadi pada pem­bangunan sarana dan prasarana air bersih di Negeri Pelauw dan Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabu­paten Maluku Tengah.

Proyek Dinas PUPR Provinsi Ma­luku yang bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp13 miliar ini mestinya kon­traktor menuntaskan pekerjaan­nya sejak tahun 2021 lalu, namun kenyataannya hingga kini terbeng­kalai dan tidak dapat dinikmati masyarakat setempat.

Pembagunan sarana dan prasa­rana air bersih seperti bak penam­pungan air dan sumur memang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor, namun pekerjaan ini terbengkalai, lantaran jaringan air belum terpasang dan dialirkan ke rumah-rumah ma­syarakat.

Selain itu, pada sumur bor yang berada didekat Kantor Camat Pulau Haruku juga terkesan tidak dikelola dengan baik, sebab terlihat sampai dengan saat ini proses pemasangan jaringan pipanisasi belum dilakukan, dan bahkan air terbuang begitu saja.

Untuk salah satu sumur bor yang berada di Dusun Naama, Negeri Pelauw sampai saat ini belum tuntas, walaupun beberapa bulan lalu telah selesai dilakukan pengeboran tetapi air yang didapatkan tidak sesuai, dan dibor kembali namun tak kunjung tuntas.

Peralatan jaringan pipanisasi juga tidak terurus dan dibiarkan terlantar ditepi jalan raya maupun lubang jaringan dan tidak tertanam baik kerumah warga maupun pada bak penampung yang telah selesai dibangun.

PUPR Klaim Tuntas

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR mengklaim proyek air bersih di Negeri Pelauw dan Kailolo, serta di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sudah tuntas dikerjakan.

Proyek air bersih itu dikerjakan menggunakan dana pinjaman PT SMI tahun 2020, dengan nilai proyek untuk Pulau Haruku Rp14.4 miliar dan Kecamatan Sirimau Rp13 miliar.

Kepala  Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Maluku, Ella Sopalauw mengklaim bahwa proyek air bersih tidak ada yang terbengkalai, dan semuanya sudah tuntaskan diker­jakan.

Katanya, proyek air bersih yang dipasang dengan menggunakan panel surya itu hanya sampai pada hidran umum dan bukan disam­bung­kan ke rumah-rumah.

“Tidak ada yang namanya aliran ke rumah-rumah hanya ke hidran umum .Hidran umum kita letakkan  dan kordinasi dengan pemerintah desa satu titik bisa melayani bebe­rapa kepala kelaurag untuk kawasan pemukiman,”  jelas Ella kepada Siwa­lima di ruang kerjanya, Kamis (9/2).

Ia mengklaim untuk proyek air bersih di Pulau Haruku yakni, di Negeri Kailolo, Pelauw, Naama, Abo­ru dan Wassu telah selesai diker­jakan.

“ini bisa saja pengaduan yang disampaikan masyarakat ketika proyek belum selesai dikerjakan, sehingga adanya banyak pengadu­an,” ucapnya.

Tetapi ketika disampaikan bahwa ini bukan pengaduan dan bukti masyarakat belum bisa menikmati air bersih, lantaran jaringan air belum terpasang dan dialirkan ke rumah-rumah masyarakat.

Ella tetap klaim bahwa pekerjaan air bersih hanya sampai pada hidran umum, untuk masuk ke rumah-rumah warga bukan lagi merupakan kewe­nangan pihaknya tetapi PDAM.

Dijelaskan, pekerjaan ini kan dua tahun anggaran yakni tahun 2020 dan 2021.

Ditanya soal sumur bor yang berada di dekat kantor camat Pulau Harukuang tidak bisa digunakan, dirinya mengungkapkan,  untuk pipa kunci pipa sebenarnya sudah dipegang oleh masyarakat.

Pembangunan proyek air bersih ada pada beberapa titik di Haruku maupun di Kecamatan Sirimau.

Sedangkan di Dusun Naama, kata dia, pekerjaan dilakukan sudah selesai, karena memakai tenaga panel surya yang kita datangkan dari luar untuk pengeboran. Kita menunggu barang masuk dulu semua baru dipasang pada saat pengeboran lalu dicoba air   secara alami normal,” paparnya.

Sementara itu untuk proyek air bersih di Kecamatan Sirimau pe­ngerjaan juga  sampai hidran umum, bukan sambungan rumah -rumah karena jika sambung ke rumah ber­arti sudah peningkatan pelayanan.

Disinggung soal pengeboran yang digali hanya 50 meter, dirinya pung membantah hal itu.

“Kita bor sampai dapat air tidak sampai 100 dan 200 meter. Kita lakukan GEO dalam tanah sampai kedalaman tanah baru kita bor, karena  mencari titik cari GEO untuk kedalaman. Untuk sarana air bersih di pesantren sudah berjalan dengan baik  di lokasi. (S-20)