KEBIJAKAN pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan yang memasukan Kabupaten Seram Bagian Barat masuk jalur tol laut didukung DPRD Provinsi Maluku.

Wakil Ketua Komisi III DPR Maluku M Hatta Hehanusa mengatakan, kebijakan tol laut, merupakan langkah presiden untuk mempercepat arus mobilitas barang, guna menekan harga barang yang cukup tinggi.

“Sebagai anggota DPRD yang juga berasal dari dapil SBB, tentunya kita mendukung penuh kebijakan tol laut yang kini telah menyinggahi SBB guna mempercepat arus perdagangan di kabupaten itu,” ungkap Hehanusa kepada Siwalima, Selasa (25/1).

Kendati mendukung, namun Hehanusa minta Pemkab SBB untuk mengambil kebijakan yang mendukung tol laut yang kini menyinggahi kabupaten itu, artinya ketika kapal tol laut masuk untuk membawa barang perdagangan dan ketika kapal balik pun harus dimanfaatkan.

Pemkab perlu untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada untuk menjadi suatu produk yang dapat dibawa keluar daerah dengan menggunakan sarana tol laut dimaksud.

Bila tidak ada kebijakan seperti ini, maka sudah pasti kebijakan tol laut yang menyinggahi kabupaten ini tak ada gunanya, dan akan menimbulkan kerugian bagi kapal maupun masyarakat di SBB.

“Kebijakan ini baik, tapi pemkab harus siapkan produk dari sumber daya alam di SBB untuk dipasarkan keluar daerah, jika tidak SBB akan rugi,” tegasnya.

Karena itu, Hehanusa minta pemkab untuk lebih memaksimalkan potensi daerah, sehingga mendatangkan keuntungan bagi daerah, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera kedepanya. (S-50)