AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mendukung penuh rencana Dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan evaluasi terhadap keberadaan sekolah-sekolah yang berada dibawah yayasan di daerah ini..

Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (22/2) merespon banyaknya sekolah yayasan yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Insun Sangadji, ternyata ada beberapa sekolah yayasan yang dalam operasionalnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dinas.

“Kalau yang disampaikan oleh ibu kadis itu, ternyata banyak sekali sekolah yayasan yang tidak sesuai, baik dari jumlah siswa maupun gaji yang diberikan, maka memang harus dievaluasi oleh dinas,” ujar Hurasan.

Apalagi kata Hurasan, Dinas Pendidikan juga menunjang adanya permasalahan seperti biaya pendidikan di sekolah yayasan yang begitu mahal, tetapi gaji yang diberikan kepada tenaga guru sangat kecil, dan kebijakan inilah yang tidak sesuai dengan harapan dinas.

Hurasan juga meminta Dinas Pendidikan untuk tidak mudah memberikan izin mendirikan sekolah oleh yayasan, jika persyaratan tidak terpenuhi, baik dari jumlah siswa hingga ketersediaan tenaga guru yang mumpuni.

Langkah ini perlu diambil agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan ketika sekolah telah dibangun, tetapi jumlah siswa dan tenaga guru tidak ada, sebab akan berdampak pada mutu pendidikan yang sedang digenjot oleh pemda.

“Kita juga minta dinas untuk ketat dalam berikan izin mendirikan sekolah jangan sampai tidak ada guru tapi tetap dibangun karena ini masalah, maka kalau tidak ada guru alasan apapun sekolah tidak boleh dibangun termasuk jumlah murid,” tegasnya.(S-20)