KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Saodah Tethool mendesak Pemerintah Daerah mengambil alih pengelolaan RSUD dr M Haulussy.

Desakan ini menurut Saodah sangat beralasan mengingat kondisi RSUD Haulussy saat ini semakin merosot jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

“Persoalan RSUD Haulussy ini sejak tahun 2016 lalu saya sudah prediksi akan bermasalah dari tingkat pelayanan dan buktinya semakin merosot,” tutur Saodah kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (7/11).

Pergantian Direktur kata Saodah dilakukan dengan tujuan agar ada pembenahan terhadap manajemen RSUD Haulussy namun tidak pernah terjadi.

Justru sebaliknya manajemen RSUD Haulussy semakin rusak lantaran tidak ada pembenahan ditubuh manajemen rumah sakit.

Diakuinya status Badan Layanan Umum Daerah menyebabkan RSUD Haulussy semakin terpuruk karena tidak ada kemandirian dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan bagi operasional rumah sakit.

“Kalau dengan status BLUD ini RSUD Haulussy tidak bisa mandiri maka Pemrov lebih baik kaji dan dikembalikan menjadi satuan kerja saja supaya seluruh operasional ditanggung peme­-rintah daerah dari pada masalah ini terus terjadi,” tegas Saodah.

RSUD Haulussy lanjut Saodah saat ini seperti bayi yang lahir prematur dan sedang sakit apalagi dengan persoalan hutang yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Obat yang tidak ada di RSUD Haulussy karena pihak ketiga tidak bersedia lagi mensuplai ke RSUD Haulussy karena hutang yang belum mampu diselesaikan sampai sekarang,” jelasnya.

Saodah menegaskan jika RSUD Haulussy tidak diambil alih Pemda maka dipastikan akan kalah bersaing dengan Siloam maupun Leimena yang menjadi rujukan pasien saat ini.(S-20)