AMBON, Siwalimanews – Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Buru Selatan yang berlangsung beberapa hari kemarin, berlangsung panas.

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat bersama seluruh OPD mitra komisi I tersebut, menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan Bupati La Hamidi dan Wakil Bupati Gerson Selsily, termasuk ketidaktertiban birokrasi, transaksi jabatan, hingga kurangnya wibawa pemerintahan.

Ketua Komisi I DPRD Buru Selatan Johan Karolus Lesnussa dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Selasa (18/3) menjelaskan, dalam rapat yang berlangsung, Senin kemarin, komisi menyoroti keterlambatan pembahasan LKPJ akibat ketidakhadiran mitra OPD.

“Tidak hanya itu, perubahan komposisi birokrasi yang terjadi, juga lebih mengutamakan kepentingan tim politik, dibanding kepentingan masyarakat,” tulis Lesnussa.

Bahkan Lesnussa juga menyinggung insiden pelemparan vas  bunga terhadap Plt Sekda Hadi Longa oleh salah satu tim sukses bupati, yang mana ini berkaitan dengan wibawa pemerintahan.

“Kami minta agar insiden tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum dan menjaga wibawa pemerintahan daerah,” tulis Lesnussa.

Berkaitan dengan segala persoalan yang terjadi lanjut Lesnussa, komisi mengemukakan wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki lebih dalam permasalahan dalam pemerintahan saat ini.

“Jika keadaan semakin memburuk, kami akan gunakan hak angket sebagai langkah penertiban,” ancam Lesnussa.

Masih dalam rilis itu, anggota komisi lainnya Basir Solisa menegaskan, kondisi pemerintahan saat ini sangat amburadul.

Ia mengkritik suasana kantor bupati yang dianggap seperti pasar, akibat transaksi jabatan yang tidak lagi mengikuti aturan.

“Belum lagi jumlah pengawal bupati yang dinilai berlebihan dan bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat,” tandasnya.

Senada dengan itu, anggota komisi lainnya Abdul Gani Rahawarin juga menyoroti rendahnya wibawa pemerintahan dibawah kepemimpinan La Hamidi dan Gerson.

Ia juga mengkritisi, kurangnya etika berpakaian di Kantor Bupati dan meminta agar protokoler serta Satpol PP lebih tegas dalam menegakkan aturan.

“Kalau ini dibiarkan, pemerintahan La Hamidi-Gerson bisa menjadi yang terburuk sepenjang berdirinya Kabupaten Bursel,” ujar Rahawarin.

Wakil Rakyat lain, Bernadus Waimese turut menyoroti kebijakan penunjukan penjabat yang dinilai tidak sesuai dengan aturan kepegawaian.

Ia menyoroti, pengangkatan pejabat eselon II dan III dari golongan 3C dan 3D yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang Plt Kepala dinas.

“Banyak pejabat hanya mendapatkan surat tugas, bukan SK, ini yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penggunaan anggaran daerah,” cetusnya.

Situasi ini mencerminkan ketidakpuasan DPRD terhadap kinerja pemerintahan La Hamidi-Gerson.

DPRD menekankan perlunya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Buru Selatan.(S-25)