PIRU, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon mendatangi Pemkab Seram Bagian Barat untuk mempelajari proses penyaluran DD dan ADD sekaligus proses pertangungjawabannya seperti apa.

Berarti ada yang salah selama ini dalam proses penyaluran DD dan ADD di Kota Ambon sehingga butuh banyak masukan bagi DPRD untuk melakukan pengawasan.

Kedatangan tim di ketuai Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon Yulius Toisuta dan didampingi anggota komisi dan diterima oleh Kadis Dinas PMD SBB Reinhold Risapaly di ruang kerjanya, Senin (26/6).

Sekretaris Komisi I Yulius Toisuta kepada wartawan usai pertemuan mengaku data perimbangan dengan Dinas PMD Kota Ambon yang banyak terjadi permasalahan.

“Sebagai Komisi I kami ingin mengetahui sajauh mana proses penyaluran DD dan ADD sekaligus proses pertanggungjawaban untuk dijadikan sebagai data tambahan dan bisa juga data perimbangan, karena selama ini di SBB tidak ada sama sekali persoalan sama sekali,” ungkapnya.

Ia mengaku dengan data tambahan yang sudah didapat komisi bisa menjadikannya sebagai acuan apa bila dalam penyaluran DD dan ADD sekaligus laporan pertanggungjawab yang dilakukan oleh dinas teknis.

Ditambahkan dalam kunker ini juga Komisi I DPRD Ambon mendapat banyak masukan tambahan dari Dinas PMD SBB.(S-18)