AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku menyoroti dengan serius masalah kemiskinan yang masih tinggi di Maluku dan butuh perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku di tahun 2025 mendatang.

Menurut Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, hingga pertengahan tahun 2024 ini angka kemiskinan di Maluku cukup tinggi, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 16,05 persen.

Watubun menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan APBD tahun 2025 yakni persoalan kemiskinan di Provinsi Maluku.

“DPRD Provinsi Maluku tentu dalam pembahasan APBD masih menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama yang harus diselesaikan,” ungkap Watubun kepada wartawan di Baileo Karang Panjang Ambon, Senin (2/11).

Kata Watubun, untuk me­nurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Maluku dibawah komando Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang baru harus memperbanyak program kerakyatan.

Hal ini bertujuan untuk me­ningkatkan daya beli masyarakat yang akan bertanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat di Maluku.

“Program-program kerakyatan dan pemberdayaan bagi masyarakat itu harus diperbanyak, sehingga ada perbaikan terhadap pe­rekonomian masyarakat,” jelasnya.

Watubun menambahkan, terus mendorong adanya upaya untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga masyarakat dapat semakin sejahtera. (S-20)