AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa asal Pulau Manipa mendatangi Baileo Rakyat Karang Panjang, guna memprotes ketidakberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku.

Aksi demonstrasi ini dilakukan, buntut kecelakaan speed boat dua nona yang menewaskan, 8 orang pada, Jumat (3/1) lalu.

Koordinator aksi Mansur Tomanggola dalam orasinya, mengecam keras pemerintah provinsi yang secara nyata tidak berpihak terhadap kondisi Manipa. Kejadian kecelakaan speed boat dua nona, merupakan bentuk kelalaian pemprov terhadap masyarakat Manipa.

“Ini kelalaian dari pemprov terhadap Manipa, karena tidak memperhatikan kondisi infrastruktur di Pulau Manipa,” tegas Tomanggola.

Tomanggola mengakuki, memang pelabuhan di Pulau Manipa telah dibangun, khususnya di Dusun Aman Jaya Negeri Luhutuban, namun sampai saat ini tidak difungsikan.

Padahal, jika pelabuhan tersebut difungsikan sekaligus transportasi tersedia, sudah pasti kejadian kecelakaan maut tidak akan terjadi.

“Transportasi di Manipa hanya menggunakan speed boat milik pribadi dengan tantangan perairan yang sewaktu-waktu bergelombang, pertanyaannya, Pemprov Maluku dimana?,” Tanya Tomanggola.

Menurutnya, jika pemerintah provinsi tidak memperhatikan kondisi tranportasi di Pulau Manipa, maka dipastikan kejadian kecelakaan maut dapat terjadi kembali dan merugikan masyarakat.

“Persoalan transportasi di Manipa harus menjadi perhatian serius Pemprov Maluku untuk diselesaikan, agar a kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” pinta Tomanggola.

Tak hanya transportasi, Tomanggola juga menyoroti terjadi kondisi infrastruktur jalan lingkungan di9 Pulau Manipa yang tidak kunjung ditangani.

Tomanggola mempertanyakan keberadaan Pemerintah Provinsi Maluku yang sengaja tidak memperhatikan infrastruktur jalan di Manipa, sebab rencana pembangunan jalan sudah digaungkan bertahun-tahun lalu tetapi tidak kunjung dibangun.

“Sungguh disayangkan persoalan jalan lingkar belum diselesaikan, janji tinggal janji tapi tidak ditepati. Jangan datang tipu masyarakat tapi tidak dibangun. Jadi kita mohon segera dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Manipa,” tandas Tomanggola.

Merespon tuntutan masa aksi tersebut, anggota DPRD dapil SBB La Nyong mengaku, persoalan kecelakaan speed boat diawal tahun 2025 lalu telah menjadi perhatian serius Komisi III. Bahkan komisi  telah menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait guna membicarakan persoalan ini.

“Kita sudah panggil pemprov, ASDP dan sejumlah pihak untuk diselesaikan dan sudah kita lakukan itu,” ujar La Nyong.

Sedangkan terkait dengan infrastruktur jalan lingkungan di Pulau Manipa, La Nyong mengaku telah masuk dalam daftar usulan ke Kementerian PU.

“Soal infrastruktur jalan lingkar Manipa Kelang dan Buano sudah masuk inpres, karena kondisi keuangan Maluku yang tidak mampu untuk menanggulangi jalan itu, jadi masuk aspirasi untuk disampaikan ke pusat,” ucapnya.

Usai mendengar penjelasan tersebut, masa langsung meninggalkan Baileo Rakyat Karang Panjang dengan tertib dan aman.(S-20)