AMBON, Siwalimanews – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku menemukan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku tahun 2023 meningkat.

Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, tercatat mengalami peningkatan menjadi 16,4 persen dan lebih tinggi dari tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin hanya sebesar 15,9 persen.

“Presentasi penduduk miskin tahun 2023 sebesar 16,4 persen ini lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 15,9 persen. Ini belum mencapai standar nasional yang mencapai 9,3 yang perlu diperhatikan,” tegas Kepala Perwakilan BPK Maluku Hery Purwanto pada Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2023, Senin (6/5).

Selain jumlah penduduk miskin, BPK juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 yang mencapai 72,75 persen, namun masih belum mencapai IPM Nasional sebesar 74,39 persen.

Indeks Pembangunan Manusia kata Hery, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat, indeks-indeks tersebut untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 6,3 persen dan ini lebih baik dibandingkan tahun 22 sebesar 6,8 persen walaupun belum mencapai untuk tingkat nasional 5,3 persen.

Kendati begitu, BPK memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku yang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 5.2 persen.

“Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,2% naik dibandingkan tahun 2022 dan ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 sebesar 5,04 persen,” tuturnya.

Hery berharap capaian baik yang telah dicapai pemprov tetap dijaga dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada.(S-20)