HUBUNGAN antara politik dan birokrasi seringkali kompleks dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara pemerintahan, sehingga birokrasi harus bebas dari pengaruh tidak sehat.

Jika birokasi bersinggungan dengan pengaruh tak sehat maka birokrasi akan rusak dan tujuan pembangunan akan tidak terlaksana dan ini sangat penting.

Sebab, apapun yang kita lakukan, kalau tidak sehat dan digunakan bukan untuk tujuan yang kita inginkan, maka tidak akan tercapai sasaran kita.

Kepentingan itu jangan sampai mempengaruhi birokasi.

Dalam pemikiran manapun, birokrasi harus itu terbebas dari politik, kepentingan politik sempit, itu harus kita amankan. Kalau tidak, maka reformasi yang dijalankan selama ini akan gagal. Hal ini karena kepentingan publik yang seharusnya dijalankan melalui mesin birokrasi justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata.Untuk pengaruh negatif lainnya, birokasi harus terlepas dari pengaruh bisnis.

Pengaruh negatif ini sangat rentan dimasuki dalam kebijakan yang dibuat dalam birokrasi. Ini bisa timbulkan pengaruh kalau tidak ada pengambilan yang tepat, karena birokrasi adalah suatu lembaga yang diciptakan untuk melaksankaan dan menjaga kepentingan publik, bukan kelompok tertentu termasuk bisnis. Ada hubungan kerja sama positif, tapi harus ada rambu-rambu dimana birokrasi jangan dikooptasi dari segi politik dan bisnis.

Olehnya ada beberapa pengaruh politik dalam birokrasi yakni, satu, penunjukan Pejabat Publik, dimana politik memainkan peran utama dalam penunjukan pejabat publik, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif. Pejabat eksekutif seringkali ditunjuk oleh pejabat terpilih, seperti presiden atau gubernur. Pejabat ini biasanya memiliki pemahaman politik yang kuat dan diharapkan untuk mendukung agenda politik pejabat yang menunjuk mereka. Dua, Pengaruh pada Kebijakan, dimana politik juga berpengaruh pada pembuatan kebijakan di dalam birokrasi. Birokrat-birokrat senior dapat memiliki kepentingan politik dan mencoba memengaruhi kebijakan sesuai dengan preferensi politik mereka atau preferensi atasan mereka. Selain itu, pejabat politik yang terpilih juga dapat memerintahkan birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan visi dan agenda politik mereka. Tiga, Stabilitas dan Perubahan: Ketika ada perubahan dalam pemerintahan, seperti pergantian pejabat terpilih atau perubahan mayoritas di lembaga legislatif, birokrasi dapat mengalami perubahan dalam kepemimpinan dan prioritas. Ini dapat mengganggu kontinuitas dalam program-program dan kebijakan pemerintah, dan memerlukan adaptasi oleh birokrasi. Empat, politisasi Birokrasi: Beberapa birokrasi bisa menjadi terlalu politis, di mana pejabat publik dan pegawai birokrasi terlibat dalam politik partai dan pemilihan umum. Hal ini bisa mengaburkan garis pemisahan antara birokrasi dan politik, dan dapat mengakibatkan keputusan-keputusan yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada pertimbangan administratif. Lima, Pengaruh pada Anggaran: Proses perencanaan dan alokasi anggaran juga sering dipengaruhi oleh politik. Anggota lembaga legislatif sering memiliki peran penting dalam menetapkan anggaran pemerintah, dan mereka dapat mempengaruhi sejauh mana dana dialokasikan untuk berbagai program dan proyek serta keenam, Kebebasan Birokrasi: Ada perdebatan tentang sejauh mana birokrasi harus bebas dari pengaruh politik. Di banyak negara demokratis, ada usaha untuk menjaga independensi birokrasi agar mereka dapat menjalankan tugas administratif mereka dengan obyektivitas dan profesionalisme. (*)