AMBON, Siwalimanews – Konsultasi Wilayah XI (Ambon-Tual-Masohi-Aru-Saumlaki-Tiakur, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menghasilkan belasan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Koordinator Wilayah XI PP GMKI, Donatus Jamlean mengaku rekomendasi yang dihasilkan bisa dimasukan pemerintah dalam pokok pikiran.

“Rekomendasi ini bisa dimasukan sebagai Pokir kepada pemerintah daerah dan menjadi perhatian khususnya. Kami akan mengawal semua ini agar menjadi prioritas,” ujarnya dalam keterangan pers di Balai Diklat Keagamaan, Waiheru, Kota Ambon, Kamis (21/11)

Menurutnya poin-poin yang dihasilkan dalam konsultasi wilayah merupakan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. “Kami berharap ini menjadi perhatian khusus untuk diprioritaskan oleh pemerintah, tegasnya.

Adapun 17 rekomendasi yakni pertama, segera mengajukan surat permohonan penambahan kuota BBM kepada BPH Migas. Kedua mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Blok Masela. Ketiga mendesak terhadap perusahaan luar memprioritaskan anak daerah sebagai tenaga kerja.

Keempat, mendesak kepada pemerintah segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan terkhususnya di Provinsi Maluku. Kelima, mendesak pemerintah provinsi menerbitkan dokumen Amdal pada PT Jhonly Kei Besar Maluku Tenggara. Keenam, mencabut SK gubernur kepada bupati Kepulauan Aru terhadap pungutan hasil perikanan yang dilelang.

Ketujuh, memperhatikan pengelolaan SDA secara teknologi di Kabupaten Buru. Kedelapan, menekan pemerintah agar optimal melakukan penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia dan digitalisasi untuk menekan indeks persepsi korupsi di Maluku. Kesembilan, meminta perhatian pemerintah dalam penanganan kerusakan ekologi yang berdampak pada lingkungan. Kesepuluh, minta pemerintah lebih responsif dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual di Maluku.

Sebelas, menuntut Pemprov Maluku mengesahkan RUU masyarakat adat. duabelas menegaskan kepada pemerintah agar melihat Lumbung ikan Nasional. ketigabelas, peningkatan kapasitas guru di daerah terpelosok, keempat belas, evaluasi dan pengembangan manajemen kesehatan berbasis kepulauan, kelimabelas, pengedukasian manajemen kesehatan berbasis kepulauan, keenambelas, pemekaran Kabupaten Tanimbar Raya dan terakhir mendukung pilkada damai di Maluku. (S-25)