AMBON, Siwalimanews – Tak punya hati dan tak manu­siawi, barangkali tepat dialamat­kan kepada RSUD Haulussy Ku­damati Ambon. Rumah sakit milik Pemprov Maluku itu tega me­na­han seorang ibu yang baru saja melahirkan.

“Bayi disuruh pulang, ibunya ditahan dengan alasan menu­nggu hasil swab/PCR baru bisa dipulangkan,” kata anggota DPRD Maluku, Hengky Pelatta kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (12/8).

Anggota Komisi IV DPRD Pro­vinsi Maluku ini mengingatkan Dinas Kesehatan untuk lebih mengintensifkan komunikasi ber­sama RSUD Haulussy dan Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Maluku.

Menurutnya, selama ini dinkes, BPOM dan RSUD Haulussy lemah berkoordinasi dan komunikasi yang akibatnya masyarakat men­jadi korban. “Terkait dengan PCR, saya minta korelasi informasi de­ngan Balai POM. Saya punya ma­sa­lah kemarin ada rakyat mene­lepon saya meminta tolong koor­dinasi dengan RSUD karena ada ibu hamil yang karena ada perda­rahan dirujuk ke RSUD dan meng­alami masalah,” ungkap Pelatta.

Dijelaskan, usai melakukan per­salinan bayi dari ibu hamil tersebut diijinkan pulang sedangkan ibu hamil ditahan sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR pada laboratorium Balai POM.

Tindak yang dilakukan kata Pelatta merupakan tindakan yang tidak manusiawi karena menahan ibu yang baru saja selesai melahirkan, sedangkan yang bersangkutan wajib memenuhi kebutuhan memberikan ASI kepada bayi.

“Masa anaknya disuruh pulang, sedangkan mamanya ditahan sambil menunggu hasil PCR, padahal mamanya memiliki kewajiban untuk memberikan ASI kepada anak yang baru lahir,” kesalnya.

Politisi Hanura ini mengungkapkan, setelah mendapat laporan dari masyarakat dirinya langsung melakukan komunikasi dengan pihak RSUD Haulussy dan diberikan jawaban jika pihak RSUD Haulussy masih menunggu hasil pemeriksaan PCR dari BPOM.

Persoalan yang terjadi tambahnya akibat dari kurangnya komunikasi dan korelasi antara dinkes dan BPOM, sehingga kedepan harus lebih mengintensifkan komunikasi agar tidak terjadi persoalan serupa.

“Pak Kadis kita minta untuk lebih mengintensifkan komunikasi antara semua pihak yang menangani Covid-19 agar persoalan ini tidak terjadi kedepannya, sebab masyarakat yang dirugikan,” cetus Pelatta.(S-50)