AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku minta Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Husein dengan sejumlah kepala sekolah.

Pengusutan dilakukan terkait dengan ketidaknetralan Husein dengan mengumpulkan sejumlah kepala sekolah di salah satu restoran yang ada di Kota Ambon untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tertentu.

Ketua sementara DPRD Maluku Benhur Watubun, mengutuk keras sikap Kepala Dinas P3A tersebut karena akan merusak citra ASN yang mestinya netral dalam pilkada.

Dikatakan, ASN memang memiliki hak politik untuk memilih dalam pilkada, tetapi tidak dibenarkan mengajak atau menghimbau sesama ASN atau bawahannya untuk memilih calon tertentu.

“Sangat disayangkan kejadian ini. Kepala OPD itu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan terlibat dalam politik praktis seperti itu,” ujar Watubun kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Kamis (26/9).

Bawaslu Maluku kata Watubun, harus mengusut hingga tuntas kejadian ini, sebab perbuatan ini dilakukan ditengah tahapan pilkada sementara berlangsung, maka harus ada tindakan tegas terhadap yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk kecurangan seperti ini menurut Watubun, akan berdampak buruk bagi demokrasi di Maluku, apalagi Maluku kedepan membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Prinsipnya harus diusut tuntas, karena itu masuk tahapan dan kadis ini tidak layak jadi teladan bagi ASN. Jadi Bawaslu harus proses secara adil,” tegasnya.

Diketahui, pada Rabu (18/9) lalu Husein mengumpulkan sejumlah kepala sekolah  disalah satu kafe di Kota Ambon, dimana dalam pertemuan tersebut para kelapa sekolah diminta untuk memilih calon tertentu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Husein kepada Siwalimanews membantah dirinya terlibat politik praktis.

Ia mengaku, memang dirinya bertemu dengan enam orang kepala sekolah di sebuah kafe di Wayame tetapi tidak ada pembicaraan terkait dukungan terhadap kandidat manapun.

“Pertama saya diundang bukan mengumpulkan kepala sekolah dan dalam pertemuan itu tidak berbicara tentang politik sedikitpun, apalagi mendukung kandidat atau atas perintah kepala dinas,” tegas Husein.

Menurutnya, sebagai ASN dirinyalah taat terhadap netralitas, maka dirinya siap dipanggil oleh siapapun termasuk Bawaslu guna memberikan keterangan terkait persoalan ini.

“Saya siap dipanggil oleh siapapun termasuk Bawaslu dan sesungguhnya lebih bagus dipanggil,” tegasnya.(S-20)