AMBON, Siwalimanews – Keinginan Pemerintah Provinsi Maluku membangun pelabuhan hub internasional sebagai pusat perikanan terpadu harus ditun­jang dengan studi kelayakan. Sampai saat ini Maluku belum punya studi kelayakan sehingga angan-angan itu harus terkubur.

Kawasan Tulehu, Waai dan Liang menjadi pilihan pemba­ngu­nan pelabuhan hub internasio­nal. Namun sayangnya belum di­dukung oleh studi kelayakan pelabuhan.

Dan untuk memastikan lokasi mana yang akan dibangun pela­buhan terintegrasi. Tim dari Ke­men­terian Koordinator Bidang Ke­ma­ritiman dan Investasi melaku­kan kunjungan karena pembangu­nan pelabuhan menjadi salah satu target dari pemerintah daerah.

“Usulan dari pemerintah daerah adalah pengembangan pelabuhan di Tulehu kita melihat langsung kon­disinya, kedepanya bagiamana berapa area yang kita siapkan, kalau kita lihat disini sekitar 500 hektar. Jadi kita minta kajian dulu terkait dengan studi kelayakan dari pemerintah, sehingga keputusan kita itu, keputusan yang solid dan penetapannya berdasarkan kajian akademis,” pinta Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng, Selasa (11/8).

Burhanuddin mengaku sudah me­nanyakan dan meminta lang­sung ke Pemprov Maluku terkait de­ngan studi kelayanan secara akademis, namun sampai saat ini belum punya.

“Jadi alasanya apa, selama ini belum ada studi kelayanan terkait dengan pembangunan pelabuhan. Kenapa harus ada kajiannya, karena kedepan kalau misalnya terjadi ada tanah longsor, apakah terjadi konflik sosial, kejadian sedi­mentasi,  jadi harus ada kajian sehi­ngga dapat diprediksi lebih awal. Kalau tidak kita yang disa­lahkan, kerena menyetujui izin pembangunan tapi tidak ada dasarnya,” tegas Burhanuddin.

Dirinya mencontohkan kalau mau membangun rumah atau mau bangun kantor, harus ada kajian, tidak bisa langsung bangun. bukan­nya IMB yang memutuskan. Perizi­nan tidak boleh ditentukan atas da­sar suka atau tidak suka, tapi harus ada kajian,” jelas Burhanuddin.

Ditanya selama ini pemerintah pusat melihat belum ada kajian yang disampaikan ke pusat dirinya membenarkan hal itu.

“Kami sudah tanya Pemprov Maluku bilang belum ada, makanya kami tanyakan sudah ada atau belum. Targetnya secepat mung­kin, karena kami harus putuskan. Bagi kami kan, silakan daerah pu­tuskan lokasinya dimana, kami hanya fungsi konsultasi aja. Pem­prov Maluku yang berkepentingan langsung, kami hanya bantu dari sisi regulasi dan kebijakan yang bisa kita dukung,” tandasnya.

Pantauan Siwalima, kedatangan untusan dari Kementerian Koordi­nator Bidang Kemaritiman dan Investasi berawal dari pertemuan dengan dengan General Manager (GM) PT Pelindo IV Cabang Ambon, Ady Sutrisno untuk membahas terkait dengan pembangunan pelabuhan terintegrasi di Tulehu sekitar pukul 09.30 WIT.

Setelah melakukan pembaha­san sekitar satu jam di lantai em­pat kantor Pelindo 4 Ambon, rom­bongan kemudian melanjutkan kun­jungan ke pelabuhan perika­nan nusantara (PPN) Tantui sekitar pukul 10.30 WIT.

Di PPN Tantui Safri Burhanuddin mengunjungi perusahan perika­nan milik PT Harta Samudra yang men­jadi salah satu perusahan pengesk­por ikan dari Maluku ke luar negeri yang sudah berstandar internasio­nal.

Sekitar pukul 14.00 WIT, rombo­ngan kemudian menuju ke Pela­buhan Tulehu dan menggunakan kapal meninjau tiga rencana lokasi pembangunan pelabuhan terinte­grasi mulai dari Tulehu, Wai dan Liang. Karena sampai sekarang Pem­prov Maluku sendiri belum menentukan dari tiga tempat ini mana yang tepat untuk dibangun. sekitar pukul 16.00 WIT rombo­ngan bergerak kembali ke hotel untuk beristirahat.

Sementara itu, Sekda Maluku, Kasrul Selang memastikan dirinya belum mendapatkan informasi hasil kunjungan dari tim Kemente­rian Koordinator Bidang Kemari­timan dan Investasi itu sendiri.

“Saya belum terima hasil kunju­ngan namun maksud dari pemba­ngunan pelabuhan ini sendiri, konsep pembangunan pelabuhan  adalah menjadikan Ambon seba­gai Pelabuhan hub dan tempat kumpul atau transit. Orang misal­nya sekitar Kendari, Ternate, Sorong, kalau mau beli barang, tidak perlu ke Surabaya, bisa langsung ke Ambon, itu maksud dari pembangunan pelabuhan ini sendiri,” jelas Kasrul.

Begitu juga dengan ekspor dari Maluku. Selama ini ekspor masih transit di Surabaya namun dengan adanya pelabuhan ini maka dari Sorong sudah bisa bawa ke Ambon, baru kita ekspor langsung ke luar negeri. “Jadi disitu, harus lengkap, ada pabrik pengelolaan, ada gudang, ke­mudian infrastruktur air minum, ba­han bahar jadi terinte­greasi,” kata Kasrul.

Selain itu kata kasrul, untuk men­dukung pembangunan pelabuhan ini sendiri, kedepan Ranway Ban­dara Pattimura dan Banda akan diperpanjang. “Pelabuhan ini nantinya kalau LIN ini ditetapkan maka akan terinegrasi dengan 13 pelabuhan perikanan yang ada di Maluku,” tandasnya.

Dalam kunjungan ini, selain rom­bongan dari Jakarta, hadir juga Asisten III Bidang Pereko­nomian dan Pembangunan Setda Provinsi Ma­luku Ismail Usemahu, Kadis Ke­lautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris, Kepala PPN Tantui Jafar Sahu­buruwa, sejumlah kepala bidang di lingkup DKP Maluku. (S-39)