AMBON, Siwalimanews – Bentrok antar pemuda di Kabupaten Maluku Tenggara yang berujung tewasnya dua orang dan 14 lain luka-luka termasuk aparat kepolisian, mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Maluku.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Solichin Buton mengaku, pekan depan setelah komisi kembali dari pengawasan, akan mengundang Kapolda Maluku sebagai mitra kerja untuk mendiskusikan dan dengar pendapat soal konflik Malra.

“Komisi I Juga akan undang Kapolda Maluku, mungkin pekan depan setelah selesai melakukan pengawasan APBD, untuk kita secara bersama duduk dengar pendapat tentang hal-hal apa saja yang bisa jadi rujukan untuk melakukan advis terhadap persoalan itu agar selesai dan ini bukan hanya difokuskan untuk Malra, tetapi untuk seluruh kabupaten/kota di Maluku,” ucap Solichin kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Senin (17/3).

Menurut Solichin, dalam beberapa kesempatan ketika komisi melakukan pengawasan di beberapa kota/kabupaten, sudah membicarakan keamanan, dengan harapan di bulan Suci Ramadhan ini polisi lebih tingkatkan keamanannya jangan sampai kemudian ada orang, atau oknum yang bisa membuat kondisi tidak kondusif, sehingga mengganggu umat Islam saat berpuasa.

Selain itu, Komisi I juga minta Kapolda Maluku selain mengevaluasi kinerja Kapolres Malra, juga meningkatkan pengamanan disana pasca Konflik kemarin.

“Kita minta pak Kapolda untuk melakukan pengamanan yang lebih baik lagi, sebab konflik di Malra dengan alasan apapun itu pengamanan harus ditangani dengan baik, jangan biarkan massa melakukan bentrok atau hal lainnya yang memicu kamtibmas tidak kondusif.  Jika memungkinkan kumpul semua tokoh penting di Malra untuk sama-sama selesaikan dan jaga keamanan disamping kapolda evaluasi kapolres,” tandas Solichin.

Solichin juga mengingatkan kapolda dalam hal penempatan kapolres, dimana setiap orang yang ingin ditempatkan harus paham kondisi daerah setempat.

“Kapolda jika menempatkan pimpinan pada jajaran Polres harus terlebih dahulu melihat beberapa faktor penunjang, misalnya sosok yang ditempatkan ini harus sudah pahami kondisi masyarakat setempat, bisa berbaur dengan masyarakat dan tentu memahami betul adat budaya di tempat yang akan dia pimpin. Jika memungkinkan anak daerah yang telah memenuhi syarat boleh diberikan kesempatan untuk memimpin daerahnya,” tandas Solichin.

Selain itu kata Solichin, Kapolres Malra sudah semestinya dievaluasi akibat konflik hampir tak pernah tuntas ditangani oleh yang bersangkutan.

“Saya sudah sampaikan kepada Kapolres Malra beberapa waktu lalu saat melakukan pengawasan disana agar adanya advis penanganan ekstra. Konflik kemarin mestinya menjadi salah satu kerja ekstra buat polisi untuk melakukan penjagaan ketat. Untukitu, kami di komisi minta kapolda untuk mengevaluasi Kapolres Malra, sebab konflik seperti ini bukan baru satu kali melainkan sudah berulang kali terjadi,” cetus Solichin.(S-26)