AMBON, Siwalimanews – Asisten Pidana Khu­sus (Aspidsus) Kejak­saan Tinggi Maluku, Tri­ono Rahyudi meng­ungkapkan, pihaknya telah mengantongi hasil audit penghitungan ke­rugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi rumah khusus bagi TNI dan Polri di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Proyek pembangu­nan rumah khusus pa­da Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang saat ini menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Provinsi Maluku tahun 2016 itu akan segera ditetapkan tersangka.

Demikian diungkapkan, Rahyudi saat dikonfirmasi Si­walima, Minggu (11/8) mela­lui sambungan teleponnya.

Menurut Aspidsus, pihak­nya telah menerima hasil pe­nghitungan kerugian negara dari Inspektorat Provinsi Maluku.

“Hasil perhitungan sudah kami terima” Ungkap Aspidsus singkat

Dia mengakui, penetapan tersa­ng­ka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah khusus milik BP2P terlambat, karena menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Maluku.

Walau demikian, lanjutnya, hasil audit kasus tersebut telah dikanto­ngi, dan segera tim penyidik Kejati Maluku menetapkan tersangka.

Proyek Mangkrak

Untuk diketahui proyek pemba­ngunan rumah khusus bagi anggota TNI dan Polri di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah yang dikerjakan sejak tahun 2016 hingga kini tak tuntas dikerjakan alias mangkrak. Padahal telah meng­uras Rp6,3 miliar dan telah cair 100 persen.

Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku, Triono Rahyudi menegas­kan, pihaknya dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi rumah khusus milik BP2P Maluku.

Selain BP2P, lanjut Aspidsus, pihaknya sedang melakukan penyi­dikan terhadap 10 perkara korupsi.

“Sekarang sedang jalan yakni dugaan tindak pidana korupsi pembangunan talud di Kabupaten Buru, Proyek pembangunan sarana air bersih pulau Haruku, serta kasus lainnya seperti CBP yang sedang disidangkan dan kasus pasar langgur yang kini persidangannya sudah masuk tahapan pemeriksaan ahli dan mungkin dalam waktu dekat sudah putusan, “ Ungkap Aspidsus dalam keterangan pers di salah satu ruangan Kantor Rektorat Universitas Pattimura Ambon, Senin (22/7) usai pagelaran upacara hari Bhakti Adhyaksa.

Kata Aspidsus, pihaknya akan segera merampungkan berkas korupsi BP2P dan pada pekan depan akan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Beberapa optimasi percepatan penanganan perkara dan kecukupan alat bukti sudah kita lakukan, bahkan kami sudah simpulkan dan akan di­lakukan penetapan tersangka,” tegasnya.

Seluruh bukti-bukti dugaan ko­rupsi kasus telah dikantongi sehi­ngga menunggu audit dari Inspek­torat Maluku,

“Memang harus dilengkapi guna meningkatkan status serta penetapan tersangka namun karena bukti formal sebagaimana pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sehingga mungkin minggu ini akan kami rilis kembali,”  tandas Aspidsus.

Untuk diketahui, pembangunan proyek rumah khusus bagi aparat TNI/Polri sebanyak 2 unit di Kabupaten Malteng dan Kabupaten SBB 22 unit yang bersumber dari APBN sebesar Rp6.180.268.000.

Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah khusus TNI dan Polri yang dikerjakan tahun 2016 itu hingga ini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai.

Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan penanganannya dari intelijen ke pidana khusus.

Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB dan Malteng berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata, Elpaputih Samasuru dan Desa Loki.

Sementara di Kabupaten Maluku Tengah berada di Desa Mamala dan Morela.

Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen. (S-26)