AMBON, Siwalimanews – Guna mengantisipasi kekosongan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pilkada  nanti, maka KPU Maluku terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ketua Divisi SDM dan Parmas Wawan Kurniawan Susanto menjelaskan, belajar dari pengalaman pemilu lalu, dimana terdapat beberapa wilayah yang terjadi kekosongan petugas KPPS, maka KPU telah menyiapkan beberapa alternatifnya.

“Kita sudah minta KPU kabupaten/kota untuk koordinasi dengan pemda, khususnya Dinkes dan Dikbud untuk menutupi kebutuhan KPPS di daerah yang nantinya minim pendaftar KPPS,” ungkap Wawan kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Sabtu (20/9).

Menurutnya, daerah-daerah yang berpotensi minim petugas KPPS, yakni Kabupaten Tanimbar, MBD, Maluku Tenggara, Kota Tual, Seram Bagian Barat dan sebagian wilayah Maluku Tengah. Umumnya wilayah yang minim petugas KPPS, berada di pulau terluar atau pegunungan, dengan akses transportasi yang sulit dijangkau.

“Alternatifnya jika nantinya pada daerah-daerah ini sulit atau tidak ada yang mendaftar sebagai KPPS, maka kita berharap tenaga kesehatan atau guru didaerah setempat untuk menjadi KPPS, makanya kita koordinasi sejak dini dengan OPD terkait,” tuturnya.

Wawan memastikan, KPU akan mencari alternatif guna memastikan proses pencoblosan pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar dan hak warga negara dapat tersalurkan dengan baik.(S-20)