AMBON, Siwalimanews – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Maluku beberkan 8 track record Murad Ismail semasa memimpin Maluku 5 tahun belakangan.

Ketua DPD AMTI Maluku, M Kapahang menegaskan, selama lima tahun memimpin Maluku, Murad Ismail lebih banyak mengecewakan hati sebagian masyarakat Maluku. Baik lewat sikap, perilaku, dan tindakannya yang tidak mengutamakan kepentingan sebagian masyarakat Maluku.

Dia menyebutkan, ada sekitar delapan persoalan yang terjadi semasa Murad Ismail memimpin negeri raja-raja ini. Satu, Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang mewabah dimana-mana.

Dua, rakyat Maluku terlilit hutang dibalik pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir Rp700.000.000.000. Tiga, investasi mati sehingga banyak investor lari meninggalkan Maluku, salah satunya PT. Angkasa Pura, Empat, status Bandara Internasional Pattimura turun menjadi bandara biasa.

Lima, secara demografis jumlah penduduk yang ada di Maluku berkurang dikarenakan kurang lebih 300.000 orang masyarakat Maluku mencari kehidupan yang lebih baik di daerah lain.

Baca Juga: Dewan Minta Pemprov Segera Bayar TPP ASN

Enam, kualitas pendidikan menurun. Tujuh, kemiskinan yang belum tuntas, dan Delapan, janji-janji kampanye/program kerja yang gagal dilaksanakan.

“Untuk hutang dana SMI tahun 2020 dan mulai dibayarkan tahun 2022, dimana mekanisme pembayaran dipotong langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maluku, sehingga berdampak pada menipisnya DAU.

Ditahun 2023, Pemprov juga membayar sebesar Rp136.672.000.000 ke PT SMI, yang mana meski pembayarannya tidak harus tiap tahun, namun kewajiban Rp700 miliar itu harus tuntas sampai tahun 2027,” jelas Kapang dalam rilis yang diterima Siwalima, Jumat (13/9).

Dikatakan, persoalan diatas tentu bertolak belakang dengan deklarasi dan syukuran HUT MI yang meriah dengan mengundang beberapa artis nasional dan lokal, serta influencer yang dilaksanakan di Lapangan Mer-deka, 11 September 2024 kema-rin, mengundang tanya publik.

“Itu menggunakan sumber dana dari mana, karena itu bertolak belakang dengan kondisi Maluku yang sampai sekarang masih peringkat ke-4 termiskin di Indonesia. Deklarasi yang dibuat di lapangan Merdeka Ambon, itu hanya euforia sesaat. Murad Ismail telah resmi meninggalkan kursi Gubernur Maluku sejak 24 April 2024, namun meninggalkan hutang yang cukup banyak dan itu beban untuk masyarakat Maluku,” cetusnya. (S-20)