AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Fauzan Husni Alkatiri menilai, PD Panca Karya tidak memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan asli daerah.

Padahal perusahaan ini merupakan BUMD yang sudah cukup umur di Maluku yang diharapakan dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan PAD kepada daerah ini.

Namun sayangnya, sepanjang periode ini justru tidak memberikan kontribusi yang maksimal, padahal dana titipan yang diberikan pemda jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD yang disumbangkan perusahaan plat merah ini.

“Bisa hitung berapa banyak urusan yang ditangani PD Panca Karya dan berapa banyak yang menghasilkan. Ada sejumlah HPH yang dipegang, ada sejumlah kapal ferry yang disubsidi oleh pemerintah pusat, tapi kita lihat hasilnya sangat miris,” kesal Alkatiri kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (13/9).

Minimnya kontribusi Panca Karya kata Alkatiri, menjadi pertanyaan yang besar  dalam berbagai kali pertemuan, tetapi belum ada jawaban yang dapat meyakinkan.

“Memang agak miris dan menyedihkan hari ini pengelolaan usaha – usaha dibawah PD Panca Karya, makanya ketika rapat badan anggaran itu menjadi pembahasan serius kemaren juga,” bebernya.

Alkatiri menegaskan, DPRD tidak pernah mempersulit proses penyertaan modal, karena harapan DPRD begitu besar agar perusahaan ini dapat berjalan dan memberikan kontribusi. Namun, jika dilihat dari hasil yang didapatkan pemprov, ini menjadi tanda tanya besar, bahwa harapan itu tidak terpenuhi.

Untuk itu, ia mendorong agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen PD Panca Karya,  jika tidak, maka lebih baik perusahaan ini dibubarkan saja.

“Kita bayangkan ketika PD Panca Karya tidak ada, maka usaha perusahaan ini bisa dipegang oleh swasta dan bisa jadi jauh lebih besar memberikan dampak positif kepada daerah dibanding BUMD yang hanya mendapatkan penyertaan modal tanpa memberikan hasil signifikan bagi daerah,” tegasnya.(S-20)