AMBON, Siwalimanews – Masyarakat Maluku butuh aksi nyata, berbuat dan bertindak serta tidak sekadar bicara dan beretorika saja.

Demikian dikatakan kala­ngan perguruan tinggi, menyi­kapi debat publik pertama yang digelar KPU Maluku, di Nat­sepa Hotel, Sabtu (26/10).

Akademisi UKIM, Melly Tahitu, bilang, hendaknya de­bat publik tersebut menjadi indikator penting bagi masya­rakat Maluku untuk cerdas dalam memilih pemimpin lima tahun kedepan, yang tidak sekedar bicara saja.

Kata Tahitu, kondisi Maluku saat ini perlu ada perbaikan yang siginifikan, baik soal tata kelola pemerintahan, pelaya­nan publik dan peningkatan sumber-sumber pengelolaan keuangan daerah yang ber­pihak pada rakyat.

Tahitu menyinggung tiga paslon telah memaparkan visi dan misi serta program-program unggulan, namun dirinya melihat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku ini yang harus menjadi konsen dan perhatian serius.

Baca Juga: Setia dan Terus Berinovasi

Tiga pasangan calon Guber­nur dan Wakil Gubernur Ma­luku, Jeffry Apoly Rahawarin-Abdul Mukti Keliobas, Murad Ismail-Michael Wattimena, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath bersaing dalam debat publik pertama tersebut.

Tiga paslon tersebut me­nyam­paikan visi dan misi dalam debat terbuka yang dipandu moderator Bram Herlambang dan Syarifah Rahma.

Dia menilai, ada keseriusan dari tiga paslon untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan tetapi pela­yanan publik yang pro rakyat.

Disisi yang lain Maluku tetap masih berada pada urutan ke-4 termiskin di Indonesia. Ini fakta dan ini butuh kemampuan yang maksi­mal dari seorang pemimpin.

“Kita lihat saja Maluku masih be­rada pada urutan kemiskinan ke-4 se­cara nasional, angka pengang­guran juga masih tinggi. Ini butuh kemampuan seorang pemimpin yang tidak sekedar bicara-bicara saja, te­tapi langsung kerja nyata,” katanya.

Tahitu memberikan apresiasi bagi tiga paslon dalam debat publik, dia meminta untuk lebih terfokus pada pelayanan publik.

Pertanyakan MI-BMW 

Sementara itu, akademisi Fisip Unpatti Paulus Koritelu memperta­nyakan komitmen pasangan calon Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Michael Wattimena dalam membangun Maluku.

Pasalnya, pasangan Murad-Mic­hael dalam debat tersebut menge­mukakan sejumlah ide dan gagasan untuk membawa perubahan di Maluku ditengah fakta keterpurukan yang terjadi selama lima tahun belakangan.

Koritelu mengungkapkan secara umum terlihat adanya kesungguhan untuk membenahi Maluku, tetapi itu masih dalam tataran gagasan artinya belum tahu pada konteks imple­men­tasi kalau dipercayakan masyarakat.

“Apakah gagasan kemauan dan kehendak baik itu bisa diwujudkan, tetapi memang ditengah hiruk-pikuk kesulitan di Maluku saat ini memang tiga pasangan calon Yang ada terlihat memiliki kehendak baik,” ungkap Koritelu kepada Siwalima­news melalui telepon selulernya, Minggu (27/10).

Siapapun ketika dalam posisi menjadi kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tentu akan menjual ide dan gagasan yang baik tetapi pembuktiannya akan terlihat lima tahun kedepan.

Diakuinya terdapat sedikit keru­gian pada pasangan nomor urut 2 Murad-Michael karena telah diberi­kan kesempatan untuk memimpin Maluku lima tahun lalu.

Tetapi yang menjadi pertanyaan­nya kehendak baik dan gagasan yang dijual apakah sanggup dilaku­kan ataukah itu hanya sebuah him­pitan situasi yang harus dilakoni dan jalani untuk menyenangkan telinga rakyat Maluku.

Dari tiga pasangan yang ada akan bertarung dalam pilkada nanti, ha­nya calon gubernur nomor dua telah memiliki sebuah kesempatan emas untuk membuktikan gagasan-gaga­san bagi pembangunan Maluku.

Namun faktanya apa yang dirasa­kan hari ini oleh rakyat Maluku sungguh jauh dari harapan dan ekspetasi masyarakat.

“Ada sedikit tingkat kerugian secara psikologi maupun dalam sistem politik yang dihadapi dan hantui pasangan nomor dua karena apapun gagasan baik dan cerdasnya itu bisa diakui tapi pengakuan itu terbantahkan oleh lima tahun bela­kangan ketika menjadi gubernur,” tegasnya.

Menurutnya pasangan calon gu­bernur nomor urut 2 sudah terlanjur memiliki kesempatan lima tahun dan profil Maluku hari ini merupakan kinerja dari yang bersangkutan artinya apa yang dapat dibangga­kan pada situasi ini.

Fatalnya lagi, calon gubernur nomor urut 2 tidak mau menerima adanya penilaian Paslon lain jika Maluku hari ini tidak baik-baik saja.

Koritelu menegaskan sorang satria dan pemimpin yang gentleman harus berani mengatakan kekura­ngan-kekurangan yang ada padanya bukan sebaliknya membantah keku­rangan tersebut.

“Mengakui kelemahan dan kekurangan bukan berarti bahwa kita merelakan diri untuk kalah tapi minimal ada nilai kemanusiaan seperti kejujuran yang kemudian dapat menaikan elektabilitas,” jelasnya.

Koritelu menambah apapun yang dikatakan memang agak sulit diing­kari bahwa memang keterpurukan Maluku tidak bisa ditaruh pada pundak yang lain tetapi calgub nomor urut 2 yang harus memikul.

“Beliau adalah gubernur yang secara faktual dan yuridis diperca­yakan untuk memimpin lima tahun yang lalu dan ketika dua pasangan calon lain merepresentasikan suara masyarakat Maluku yang lain untuk mengatakan bahwa ada begitupula banyak ketidakpuasan termasuk kemiskinan sehingga punya hubu­ngan yang signifikan dengan keti­dakpercayaan publik di Maluku terhadap pasangan yang terlanjur memiliki kesempatan untuk me­mimpin Maluku,” pungkasnya.

Kuasai Masalah 

Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai me­nguasai persoalan di Maluku.

Hal ini terlihat dari visi, misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon yang berorientasi pada perbaikan pembangunan Maluku.

“Kalau kita lihat dari hasil debat pertama ini memang ketiga pasa­ngan calon ini sama-sama menguasai masalah yang ada di Maluku,” ujar Akademisi Fisip Unpatti, Wahab Tuanaya kepada wartawan usai debat, Sabtu (26/10).

Tuanaya yang juga tim perumus materi debat Gubernur dan Wakil Gubernur ini mengatakan perta­nyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam debat disusun berdasarkan realitas kondisi Maluku terkini.

Persoalan-persoalan tersebut mem­butuhkan komitmen dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk diperhatikan jika terpilih menjadi pemimpin Maluku kedepan.

Ditanya terkait pasangan calon yang unggul pada debat terbuka, Tuanaya mengaku sulit untuk menentukan paslon mana yang lebih unggul.

Pasalnya, ketiga pasangan calon ini memiliki ide dan gagasan yang sesuai dengan kebutuhan pemba­ngu­nan Maluku saat ini.

“Kalau ditanya siapa yang unggul, jujur kami tidak bisa menilai sebab semuanya bagus dengan visi dan misi yang relevan dengan kon­disi Maluku kekinian,” tegasnya.

Tuanaya pun menjamin semua materi dan pertanyaan debat bersifat rahasia dan dapat dipertang­gung­jawabkan secara ilmiah maupun moralitas.

Dia pun berharap hasil debat terbuka pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pada saat pencoblosan nanti.

Untuk diketahui, tema dalam debat terbuka pertama calon Gu­bernur dan Wakil Gubernur Maluku yaitu, ‘Akselerasi Peningkatan Ke­sejahteraan Masyarakat Menuju Maluku yang Berdaya Saing dan Berbudaya Berbasis Kearifan Lokal’

Dengan tim perumus yaitu, Djufry Raya Pattilouw, Wahab Tuanaya, Jemmy Pietresz, Toto Sugiarto, Amir Faisal Kotarumalos, Ruslan Tawari, Engelberth Johannes Rohi.

Rantai Birokrasi

Calon Gubernur Maluku, Jeffry Apoly Rahawarin menyentil tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku buruk.

Karenanya mantan Pangdam XVI Pattimura ini berjanji kedepannya akan melakukan perbaikan jika terpilih menjadi Gubernur Maluku.

Mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III ini mengungkapkan, masalah tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif merupakan salah satu fokus jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku kedepan.

“Memang tata kelola pemerin­tahan daerah ini masih menjadi per­soalan utama di lingkungan Peme­rintah Provinsi Maluku, makanya sudah masukan dalam misi kami yakni mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik,” ungkapnya.

Perbaikan tata kelola peme­rintahan yang baik, lanjut Jeffry, dimulai dengan membangun sistem perekrutan dan promosi jabatan yang efektif dan transparan.

Penempatan pejabat eselon dil ingkungan Pemerintah Provinsi menurut Jeffry, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi manajerial yang mumpuni.

“Kalau pejabat eselon punya kemampuan maka dia akan mampu berinovatif guna memberikan pela­yanan publik yang maksimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya pejabat eselon, tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat tergantung pada sikap pim­pinan daerah yang harus dapat menerima kritik dan saran dari bawahan.

“Kedepan kita harus berani memotong rantai-rantai birokrat yang begitu panjang termasuk mau menerima masukan dan kritik agar ada perbaikan dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Jeffry menegaskan pemimpin yang baik pasti akan menurunkan arahan yang baik juga kepada anak buah, bukan sebaliknya tidak memberikan ruang kepada anak buah untuk berinovasi sesuai dengan aturan.

“Kalau pemimpinnya baik pasti dihargai dan dihormati bawahan. Jadi jika kita terpilih maka pasti ada perubahan dalam pengelolaan biro­krasi pemerintahan daerah,” ujar­nya.

Jeffy menambahkan, banyak masalah yang terjadi di Maluku, karenanya dirinya bersama dengan calon Wakil Gubernur, Abdul Mukti Keliobas akan membuat peta kera­wanan sosial sebagai sistim peringa­tan dini. “Karena itu kami komitmen  beta janji beta jaga,” sebutnya.

Harus Jadi Teladan

Sementara Calon Wakil Gubernur Maluku, Abdul Mukti Keliobas da­lam debat pertama itu mengung­kapkan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Maluku sangat ter­gantung dari keteladanan seorang pemimpin daerah.

Mukti sapaan akrab Abdul Mukti Keliobas ini mengatakan, persoalan KKN dalam birokrasi menjadi faktor penghambat pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk memberantas persoalan KKN, lanjut dia, maka sangat diperlukan pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi bawahan ataupun masyarakat secara umum.

“Untuk memberantas persoalan KKN sesungguhnya harus diawali dipimpin. Istilah yang paling kasar orang katakan bahwa pemimpin itu kalau guru kincing berdiri muridnya kencing berlari, jadi kalau pemim­pinnya yang teladannya tidak betul itu pasti diikuti oleh bawahan yang dipimpin,” ucapnya.

Katanya, pasangan JAR-AMK memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi teladan bagi bawahan, sehingga pemberantasan KKN dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dapat dilakukan.

Mukti mengingatkan ASN yang berkerja di Pemerintah Provinsi Maluku agar wajib menjaga inte­gritas sebagai ASN dengan tidak melakukan perbuatan yang merusak nama pimpinan dan daerah.

“Perlu diingat juga kadang pe­mimpin sudah bikin yang baik, tetapi kadang anak buahnya juga melakukan KKN dan itu sering terjadi di mana-mana. Ini yang harus diingat semua ASN,” tegasnya.

Dia pun berharap semua stakeholder untuk bergandengan tangan dan bersama-sama memberantas persoalan KKN, sebab tanpa dukungan semua stakeholder, pimpinan daerah tidak akan mampu menghapus persoalan KKN.

MI tak Terima

Sedangkan calon Gubernur Maluku Murad Ismail tidak terima tudingan paslon nomor urut tiga terkait kondisi Maluku tidak baik-baik saja.

Hal itu bermula saat Murad Ismail diberikan kesempatan oleh moderator debat terbuka untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 Hendrik Lewerissa.

 

Kesempatan itu digunakan Murad untuk mempertanyakan langsung pernyataan paslon nomor urut 3 dalam berbagai kesempatan, dimana Lewerissa mengatakan jika tidak baik-baik saja.

“Dalam berbagai kesempatan pasangan bapak, menyampaikan Maluku tidak baik-baik saja, tolong dijelaskan apa maksud dari per­nyataan tersebut,” tanya Murad kepada Lewerissa.

Sontak Lewerissa pun menjawab pertanyaan mantan Gubernur Ma­luku itu dengan menyodorkan sejumlah fakta.

Hendrik menjelaskan pernyataan Maluku tidak baik-baik saja tersebut tidak berdiri sendiri tetapi didasar­kan dengan data yang cukup valid.

“Kita punya data yang jelas kenapa sampai pernyataan Maluku tidak baik-baik saja itu kami sampaikan,” ujar Lewerissa.

Menurutnya beberapa indikator seperti Maluku masih menjadi pro­vinsi termiskin keempat, pengang­guran tertinggi hingga prestasi olahraga yang anjlok menjadi alasan Maluku tidak baik-baik saja.

Bandingan dengan Papua Pegu­nungan yang baru mekar 1.9 tahun lalu dapat menempati urutan ke 21 dengan torehan enam medali emas, sedangkan Maluku hanya dua medali.

Tak hanya itu, kekurangan obat-obatan di RSUD Haulussy juga menjadi indikator begitu banyak masalah di Maluku saat ini.

“Jadi memang Maluku tidak baik-baik saja ini memang benar. Kita bukan tuduh siapa-siapa. Kita tidak menyerang siapapun. Kita tidak punya pretensi terhadap kandidat manapun,” tegasnya.

Penjelasan Lewerissa tersebut tak diterima Murad dan langsung dibantah dengan sejumlah data yang dimiliki Murad Ismail.

“Jadi kalau bilang Maluku dalam kondisi tidak baik-baik saja, itu tidak benar sama sekali,” kesal Murad.

Menurutnya, selama dirinya men­jadi gubernur terdapat capaian luar biasa, mulai dari angka kemiskinan yang turun,  angka pengangguran terbuka yang juga ikut turun.

“Pengangguran turun hingga 6 persen, kemiskinan menurun di angka 16.5 persen dari 18 persen di tahun 2018. Jadi menurut saya Maluku baik-baik saja,” terangnya. (S-20/S-05)