AMBON, Siwalimanews- Diagendakan, Sabtu (24/8), Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Maluku akan menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) I, yang dipusatkan di Hotel Santika, Ambon.

Ketua Panitia, Alan Tampary mengatakan, Rapimprov ini merupakan kegiatan rutinitas dan ini Rapimprov pertama yang dilaksanakan oleh Kadin Maluku yang akan dihadiri oleh Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan beberapa Pengurus Kadin Indonesia.

“Sesuai dengan time scedulle, ada kegiatan Forum Bisnis yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan BKSDM,” ujarnya, kepada wartawan, di Sekretariat Kadin Maluku, Senin (19/8).

Selanjutnya, kata dia, pada kegiatan diskusi panel akan menghadirkan pembicara Ketua Kadin Indonesia, Anggota DPR RI dapil Maluku Hendrik Lewerissa, Kadis PTSP Provinsi Maluku, BI Perwakilan Maluku dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

“Untuk kegiatan panitia sudah rampung 80 persen tingkat teknis lapangan sisa 20 persen,” katanya.

Kata dia, kegiatan ini akan menghadirkan pelaku usaha UMKM di Maluku, para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, bidang perdagangan umum dan perdagangan sembako

“Kami berharap momentum ini dimanfaatkan secara betul-betul karena kita tahu pertumbuhan ekonomi Maluku selama lima tahun terakhir ini kurang baik sehingga lewat kegiatan forum diskusi yang diinisiasi oleh Kadin Maluku punya efek domino untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku kedepan,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Steering  Committee, Tamat Talaohu mengatakan, forum bisnis ini ingin merekomendasikan kepada pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi pemerintah daerah dari sisi ekonomi politik.

“Ini penting karena kajian kita di internal kadin itu kinerja pemerintah daerah melemah karena itu perlu stimulus, perlu penguatan dan itu tidak bisa dilakukan  oleh pemerintah daerah semata,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam pemerintahannya perlu kolaborasi dan kerja sama dengan elemen lain terutama dunia usaha dan Kadin adalah bagian integral, satu-satunya Ormas, satu-satunya organisasi profesi yang dilahirkan berdasarkan UU.

Oleh sebab itu, momentum ini ingin memperkuat sinergritas antara Kadin dengan pemerintah daerah supaya pertumbuhan ekonomi Maluku bisa lebih akseleratif lagi.

“Tema yang kita usung ini adalah tentang provinsi kepulauan, infrastruktur dan percepatan pembangunan, karena bagaimana pun juga perlakuan pemerintah pusat terhadap model pendekatan perencanaan pembangunan mulai dari pembagian dana perimbangan, dana bagi hasil dan sebagainya bagi provinsi kepulauan  itu kita rasakan tidak adil karena itu kita ingin mendudukannya dalam forum ini sebagai forum bisnis dan diskusi panel dan kita juga akan membuat rekomendasi kepada pemerintah pusat bahwa pendekatan selama ini tidak ideal,” jelasnya.

Disamping itu, tambah Talaohu, dalam forum tersebut juga akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah bahwa mereka belum berhasil mendrive daerah selama ini kemudian ada juga penandatanganan MoU antara Kadin dan Investor serta kegiatan pameran UMKM yang merupakan ciri dari produk khas Maluku yang merupakan binaan Kadin Maluku.(S-08)