2023, Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Alami Penurunan
AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan Ranperda tentang APBD tahun 2023 ke DPRD.
Penyerahan Ranpeda APBD tahun 2023 ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdulah Asis Sangkala dan dihadiri Wakil gubernur Maluku, Barnabas Orno, Selasa (29/11).
Pada kesmepatan itu, wagub menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3,2 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,88 triliun atau terjadi kenaikan sebesar Rp141.2 miliar.
Kenaikan pendapatan daerah ini, bersumber dari PAD yang direncanakan sebesar Rp618.56 miliar atau bertambah Rp29.67 miliar dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp588.589 miliar atau naik 5,4 persen.
Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.40 triliun atau bertambah Rp114.32 miliar dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,28 triliun atau 5 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp420 juta atau berkurang Rp2,96 miliar dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp3,39 miliar atau turun 87,63 persen.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Pertanyakan Janji Pemindahan Ibu KotaSementara belanja daerah tahun 2023 direncakan sebesar Rp2.98 triliun lebih renda dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,10 triliun atau terjadi penurunan Rp118.12 miliar atau 3.8 persen.
“Dari gambaran rencana pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp3,2 triliun jika diperhadapkan dengan rencana belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp2,98 triliun, maka terdapat surplus anggaran sebesar Rp37.92 miliar dalam RAPBD Maluku 2023,” urai wagub.
Selanjutnya kata wagub, untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp98,75 miliar, sedangkan pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah direncanakan Rp136.67 miliar, maka terdapat defisit pembiayaan sebesar Rp37.92 miliar.
Dengan demikian surplus pada Ranperda APBD 2023 sebesar Rp37,92 miliar dapat menutupi defisit pembiayaan neto, sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2023 menjadi nihil.
Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala mengatakan, dengan diserahkannya Ranperda APBD tahun 2023 ini, maka DPRD akan melakukan pembahasan bersama tim anggaran untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.(S-20)
Tinggalkan Balasan