PENJABAT Walikota Ambon, Dominggus Nicodemus Kaya mengatakan, ada 21 OPD yang sejak tahun 2024 belum menginput data pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Meski tak menyebutkan secara pasti OPD-OPD tersebut namun dirinya berharap secepatnya melakukan penginputan mengingat pada bulan ini pihak BPK akan melakukan audit. Hal ini tentu berkaitan langsung dengan opini disclaimer yang sampai saat ini Pemkot Ambon belum bisa keluar dari zona nyaman tersebut.

“Kami ingatkan bahwa ada 21 OPD yang belum tuntas soal penginputan di SIMDA. Akhir Januari akan diperiksa oleh BPK sehingga kami berharap kerjasama semua pihak agar kita bisa keluar dari disclaimer ini,” ungkap Kaya saat apel awal tahun 2025, di Halaman Kantor Walikota Ambon, Senin (6/1).

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku ini juga menekankan, pentingnya refleksi atas capaian kinerja tahun 2024 serta konsolidasi untuk menghadapi tantangan di tahun 2025. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk terus mengedepankan disiplin, transparansi, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

“Tahun 2025 adalah momentum untuk memperkuat disiplin, transparansi, dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Namun tak hanya itu hari ini akan ada agenda rapat lingkup OPD untuk mengatur kembali pertanggungjawaban keuangan. Kami berharap agar secepatnya kota ambon keluar dari status Disclaimer sebab dari semua kota kabupaten hanya kota ambon yang masih tetap pada status disclaimer. Kita harus berjuang dan berupaya untuk keluar dari status itu,” ajak Kaya. (S-26)