AMBON, Siwalimanews – Guna menunjang kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah di Saparua, Dua Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan diduga melakukan pemerasan ke sejumlah kepala sekolah.

Pasalnya, kedatangan sang kadis dan jajarannya di Saparua masing-masing kepala sekolah harus menyetor uang dengan kisaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk biaya operasional Kadis Pendidikan Husein Mukadar beberapa waktu lalu.

“Soal kunker Kadis pendidikan ke Saparua memang ada dampak positifnya, tetapi ada masalah lain terkait dengan masing-masing sekolah harus menyetor uang dengan nilai bervariasi, ini mesti dipertanyakan ada apa,” beber salah satu kepala sekolah di Kecamatan Saparua yang namanya enggan dipublikasikan kepada wartawan di Ambon, Senin (20/5) kemarin.

Sumber tersebut mengaku, ketika kadis dan rombongan melakukan kunker, dua korwil dinas masing-masing, Korwil Saparua Timur Hengki Patiasina dan Korwil Saparua Yan Hattu justru sibuk menagih uang dari setiap kepsek di kecamatan itu.

”Katanya uang yang ditagih untuk bayar penginapan, transportasi dan biaya kadis dan rombongan selama kunker di Saparua,” tuturnya.

Padahal, seingatnya, setiap perjalanan dinas pimpinan OPD dan ASN ada SPPD-nya, sehingga patut dipertanyakan praktek-praktek semacam ini kadis tahu tidak, atau ini hanya kebijakan korwil.

“Praktek semacam itu memang kerab terjadi, setiap pejabat kesana, korwil melakukan penagihan. Pejabat pendidikan sangat enak kalau kunker ke Saparua. Setahu saya mereka kan perjalanan dinas dibayar negara,” kesalnya.

Menurutnya, uang yang ditagih memang tidak seberapa, tetapi jika dikumpulkan justru menjadi banyak dan sangat merugikan pihak sekolah.

Untuk itu sang kepsek ini berharap, Penjabat Bupati Malteng dapat melihat persoalan ini dengan melakukan penelusuran lebih mendalam, sebab ini menyangkut nama Kepala Dinas Pendidikan.

“Harus ditelusuri ini, apakah mereka sampaikan ke kadis kalau ada pungutan? Tapi tidak mungkin kadis tahu. Itu cari muka untuk melanggengkan jabatan. Kita butuh inovasi dunia pendidikan di Saparua, jadi tolong ada perhatian pak bupati,” harapnya.

Korwil Pendidikan Kecamatan Saparua Hengki Pattiasina yang dikonfirmasi Siwalimanews melalui pesan WhatsAppnya, Selasa (21/5) membantah kalau dirinya ikut melakukan pungutan dari para kepala sekolah. Pasalnya, dirinya tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pihak sekolah.

”Tidak benar saya pungut. Itu bukan pungutan tapi kebijakan kepala sekolah untuk buat baliho dan persiapan lokasi kegiatan dan itu ditangani langsung oleh kepala sekolah dalam persiapan,” egas Pattiasina.

Terpisah Kadis Dikbud Malteng Husein Mukadar juga membantah kunkernya difasilitasi para kepala sekolah di Saparua.

”Itu tidak benar. Justru selama saya di Saparua, saya ingatkan para guru agar tidak boleh ada pungutan liar. Nah, kalau terbukti ada pungli, saya pangkas dan habisi,” ucap singkat Mukadar saat dikonfirmasi Siwalimanews, Selasa (21/5).

Mukadar menegaskan, jika ada bukti yang jelas terkait keterlibatan kedua korwil dalam melakukan pungutan, pihaknya akan menindak tegas jika ada bukti yang jelas.

“Kalau ketahuan Korwil terlibat dan ada bukti jelas saya tindak, karena saya sedang bersihkan nama dinas, karena selama ini memang Dinas Pendidikan disoroti seperti itu,” tandasnya.(S-20)