PEMERINTAH Provinsi Maluku diminta perjuangkan honorer menjadi pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja (P3K). Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Alimuddin Kolatlena menjelaskan, berdasarkan UU ASN

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mengingatkan,  tim gabungan agar penanganan masalah amplas dilakukan secara transparan. Wenno menjelaskan, tim gabungan bentukan Kapolda

ANGGOTA Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimuddin Kolatlena meminta Pemda lebih memperhatikan daerah yang masuk salam zona blank spot. Permintaan ini diungkapkan Kolatlena menindaklanjuti temuan

KOMISI I DPRD Provinsi Maluku gerah terhadap pemerintah Kabupaten Buru. Pasalnya, beberapa bulan pasca dilantik Penjabat Bupati Buru, Syarif Hidayat melakukan pemangkasan terhadap anggaran pilkada

KETUA Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary mengatakan, naiknya angka prevalensi stunting di Maluku dari 26.1 persen ditahun 2022 menjadi 28.4 persen diakibatkan salah

DPRD Maluku melalui Komisi IV meminta pengalihan status sejumlah guru ASN dari sekolah swasta ke sekolah negeri harus tuntas pada Desember mendatang. Ketua Komisi IV

Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menyesalkan peralatan praktek di beberapa SMK di Maluku yang tidak difungsikan alias mubasir. Padahal anggaran yang dige­lontorkan untuk pengadaan per­alatan

BALAI Wilayah Sungai Maluku didesak segera tangani akses jalan yang terputus akibat jebolnya bendungan Waeapo. Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Buru dan Buru Selatan, Mic­hael

KOMISI II DPRD Provinsi Maluku bakal memanggil PLN terkait persoalan listrik di sejumlah desa di Kabupaten Buru Selatan. Pemanggilan pihak PLN tersebut menindaklanjuti surat masuk

LANTARAN terkendala anggaran, DPRD Provinsi Maluku hanya fokus membahas dua rancangan Peraturan Daerah. Kedua ranperda tersebut telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2024.

DPRD Provinsi Maluku memberikan warning kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk tidak lagi melakukan perombakan birokrasi dipenghujung masa jabatannya. Peringatan ini diungkapkan Ketua DPRD Provinsi

PEMERINTAH Provinsi Maluku dinilai tidak mampu mengurus aset daerah khususnya Mess Maluku terus dipertanyakan. Pasalnya empat tahun berlalu aset daerah yang berada dijantung ibukota itu