BULA, Siwalimanews – Sejak lama tidak menikmati listrik di wilayah Kecamatan Kilmury, membuat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten menyerbu Kantor Bupati, Senin (8/7).

Puluhan mahasiswa itu datang ke Kantor Bupati dengan membawa 1 unit mobil pick up yang memuat sound system serta sejumlah pamflet yang bertuliskan antara lain, Kilmury Juga Butuh Sentuhan Penerangan, Kilmury Itu SBT, Kami Desak Pemerintah SBT Tuntaskan PLTD Kilmury, Kilmury Wajib Hukumnya Diperhatikan Pemerintah, Kita Merasa Terpanggil # Save Kilmury.

Pantauan Siwalimanews, mahasiswa ini tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 12.00 WIT. Di depan pintu masuk kantor bupati sudah ada puluhan aparat Satpol PP yang bersiaga.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut permasalahan listrik di Kilmury dapat diatasi karena sudah terjadi puluhan tahun.

“Kalau kita lihat kebijakan pemerintah daerah hari ini mereka membangun daerah tidak melihat kepentingan Kilmury seperti PLN, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan masyarakat yang ada di Kecamatan Kilmury,” teriak Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Indonesia Zulkifli Sengan dalam orasinya.

Baca Juga: Unpatti, Sinode GPM dan Muhammadiyah Teken MoU

Untuk itu kehadiran dirinya dan teman-teman mau menyampaikan bahwa Pemda gagal membangun negeri.

“Hari saya mau bilang bahwa pemerintah daerah gagal seratus persen untuk membangun negeri ini, dalam Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Sila ini tidak digunakan oleh pemerintah daerah,” teriaknya.

Dikatakan, kalau mau berbicara tentang keadilan, kesejahteraan, maka harus melihat daripada prioritas pembangunan, pendidikan, kesehatan, penerangan dan lain sebagainya.

Di tempat yang sama Ketua Cabang GMNI SBT Sofyan Keliobas mengatakan kehadiran mereka disini dia minta penjelasan dari Pemda karena tidak memberikan izin layak operasi pada pihak PLN Bula untuk menerangi wilayah Kilmury.

Kenapa sampai saat ini pemerintah daerah melalui Sekda SBT tidak mau memberikan surat izin layak operasi kepala pihak PLN Bula untuk melakukan aktivitas penerangan di Kecamatan Kilmury. Sebenarnya banyak hal yang terjadi tetapi kajian kita secara khusus persoalan PLN saja di Kecamatan Kilmury,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihak PLN memiliki inisiatif dan punya kepedulian terhadap rakyat. Hanya saja anggaran perbaikan, distribusi kabel, minyak, dan tiang listrik ke Kilmury itu akan bersumber dari APBD.

Tidak salah Kata Keliobas, dalam rapat pembahasan APBD murni pada tahun 2023 daerah menghibahkan anggaran ke Kecamatan Kilmury dalam pembangunan proses pembangkit listrik dengan total nilai sebesar Rp 500 juta.

“Mungkin dari kualitas anggaran PLN itu, maka pemerintah daerah harus sadar sampai sekarang ini tidak ada tahapan perbaikan di bawah. Berdasarkan hasil koordinasi kita bersama dengan pihak PLN, tahapan perbaikan tidak sampai pada distribusi minyak, dan kabel itu dari pihak PLN sendiri menggunakan anggarannya,” terangnya lagi.

Kata Keliobas, padahal, status PLN Kilmury itu masih dibawa kendali pemerintahan daerah.

“Sehingga desakan dari kami yang terlibat kelompok Cipayung Plus ini meminta hanya satu dari pemerintah daerah yaitu surat izin operasi dari daerah kepala PLN untuk melaksanakan penyelenggaraan listrik di kecamatan Kilmury,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, soal PLN Kilmury ini asas manfaat dan positifnya terlalu banyak. Dari penyerangan itu mampu melakukan pelayanan kesehatan yang baik, mampu melakukan distribusi pendidikan yang baik, saudara-saudara kita melakukan proses pembelajaran yang baik.

“Tetapi sampai sekarang ini, daerah tidak pernah melihat persoalan itu padahal Kilmury itu adalah bagian daripada anak kandung Kabupaten Seram Bagian Timur. Tetapi kesetaraan, kesejahteraan tidak pernah perhatian oleh pemerintah,” katanya.

Ketua Komisariat Stais Seram Timur Dayan Sokametan mengatakan, PLN sampai di Kilmury pada tahun 2010 sampai saat ini belum dinikmati oleh masyarakat.

“Bupati SBT anggap Kecamatan Kilmury sebagai anak tiri dan memandang sebelah mata, menganggap sebagai lahan bisnis. Hari ini kami selaku anak negeri menangis persoalan PLN Kabupaten Seram Bagian Timur seyogianya hanya melihat kecamatan-kecamatan lain di bandingkan kami,” ujarnya.

Ia mengaku warga Kilmury masih menggunakan lampu pelita sebagai penerangan di malam hari.

“Jam 6 sampai 10 kami hidup dengan menggunakan lampu pelita. Generasi generasi Kecamatan Kilmury bagaimana mau maju, bagaimana mereka mau membaca hanya menggunakan lampu pelita,” pungkasnya.

Asisten I Setda kabupaten SBT A.T. Wokanubun saat temui massa aksi demonstrasi itu mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke pimpinan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau berjuang untuk kepentingan masyarakat Kilmury dan sudah mengingatkan kami pemerintah daerah lewat aksi ini. Selanjutnya kami akan menyerahkan hasil tuntutan adik-adik kepada pimpinan kami,” pungkasnya.

Sementara asisten II Setda SBT Ramli Sibualamo menjelaskan, ada dua hal yang sangat penting yang pertama soal klarifikasi dan distribusi.

“Kita akan melakukan mediasi saya dan Kabag ekonomi mendatang PLN untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya.(S-27)