AMBON, Siwalimanews – Guna menyelamatkan Bank Maluku-Malut, pemegang saham diminta tak lagi memilih direksi dan komisaris saat ini.

Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu mengatakan, kinerja Bank Maluku-Malut saat ini terus men­jadi sorotan publik dengan sejum­lah polemik yang terjadi bela­kangan.

Polemik yang terjadi kata Tahitu, disebabkan karena kebijakan yang ditempuh direksi Bank Maluku-Malut yang dinilai menguntung­kan diri dan kelompok.

“Kondisi Bank Maluku-Malut saat ini membutuhkan adanya kebijakan dari pemegang saham untuk melakukan pembenahan secara totalitas,” ujar Tahitu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (3/2).

Pemegang saham pengendali menurut Tahitu, harus berani mengambil langkah melakukan bersih-bersih dalam tubuh manajemen Bank Maluku-Malut.

Artinya pejabat-pejabat yang selama ini memimpin Bank Maluku-Malut mulai dari direksi dan komisaris jangan lagi digunakan untuk kepemimpinan kedepan.

“Bank Maluku-Malut ini mem­butuhkan orang-orang baru yang memiliki niat untuk membangun Bank, jadi yang sementara pimpinan ini siapapun dia, baik direksi atau komisaris jangan lagi dipakai,” tegas Tahitu.

Tahitu pun meminta pemegang saham pengendali dalam hal ini Gubernur Maluku untuk memiliki orang-orang yang kredibel dibidang perbankan untuk menjadi direksi dan komisaris.

Apalagi tantangan Bank Maluku-Malut kedepan tidak mudah, sebab diperhadapkan dengan bank-bank besar lain yang tentu menawarkan sejumlah produk perbankan yang jauh lebih mudah.

“Bank ini kebanggaan orang Maluku jadi harus dipimpin oleh pejabat yang tidak saja me­mikirkan kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan bank untuk kesejahteraan masyarakat Maluku dan Maluku Utara,” tandasnya.

Permintaan yang sama diung­kapkan Aktivis Lembaga Pe­mantauan Penyelenggara Negara Minggus Talabessy kepada Siwalima melalui telepon se­lulernya, Senin (3/2).

Talabessy mengungkapkan publik tentu telah mengetahui kinerja seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Maluku-Malut saat ini.

Dimana ditangan pejabat bank saat ini Bank Maluku-Malut dikelola secara serampangan dengan sejumlah kebijakan yang diambil, akibatnya muncul ketidakadilan dalam internal bank.

“Memang masalah bank Ma­luku ini menyita perhatian publik, maka harus ada penyegaran dalam manajemen bank,” ujar Talabessy.

Gubernur sebagai pemegang saham pengendali kata Tala­bessy kedepan tidak boleh lagi memilih orang-orang seperti yang ada saat ini untuk memimpin bank.

Menurutnya pemimpin bank Maluku-Malut kedepan harus memiliki visi besar untuk me­ngembangkan bank agar sejajar dengan bank lain di Maluku.

“Kita berharap ada perbaikan dalam pengelolaan Bank Maluku-Malut kedepan dan solusinya hanya satu yakni orang-orang yang ada saat ini jangan lagi dipakai,” tegasnya.

Butuh Pejabat Kredibel

Bank Maluku Malut saat ini membutuhkan penataan secara menyeluruh, sehingga kedepan harus dipimpin oleh pejabat yang kredibel di bidang perban­kan.

Pasalnya, masyarakat lebih memilih bank BUMN dan swasta lainnya di Maluku ketimbang menaruh modal di bank Maluku-Malut, yang menyebabkan manajemen bank mengalami kesulitan.

“Kondisi Bank Maluku-Malut hari ini membutuhkan penataan secara menyeluruh terhadap seluruh kepemimpinan bank baik direksi maupun komisaris,” ujar pengamat kebijakan publik, Nataniel Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (1/2).

Elake bilang, pasca sejumlah kebijakan yang diambil oleh direksi saat ini telah mengaki­batkan terjadinya krisis keper­cayaan terhadap Bank Maluku-Malut.

Karena itu, lanjut Elake, Gubrernur Maluku terplih, Hendrik Lewerissa harus dapat mela­kukan perombakan massal terhadap struktur yang ada di bank Maluku-Malut melalui mekanisme Rapat Umum Peme­gang Saham (RUPS).

Bahkan jika dimungkinkan, kata Elake, RUPS nanti harus melakukan evaluasi terhadap seluruh keuangan bank yang selama ini dibawah kendali direksi saat ini.

“Kalau mau Bank Maluku-Malut ini dapat bersaingan dengan bank-bank lain maka kata kun­cinya cuma itu rombak seluruh direksi dan komisaris, karena tidak ada prestasi yang dilakukan oleh bank Maluku di situ, yang terjadi justru perburuan renteng di sana,” tegas Elake.

Elake mengakui, penentuan direksi dan komisaris menjadi kewenangan pemegang saham pengendali tetapi harus diperhatikan kemampuan dan kredibilitasnya.

Gubernur baru ungkap Elake, harus menunjuk orang-orang yang kredibel di bidang perbankan untuk mengisi jabatan penting seperti direktur utama, dan komisaris independen.

“Saya pikir gubernur yang baru ini dengan pengalamannya sebagai lawyer, pengusaha dan anggota DPR, tentu memiliki pertimbangan khusus tapi sebagai masyarakat kami perlu ingatkan agar tidak boleh salah dalam menempatkan pejabat di Bank Maluku -Malut,” tandasnya.

Elake pun mengusulkan jika dimungkinkan, Direksi dan Komisaris Bank Maluku-Malut jangan lagi diambil dari orang dalam internal Bank sebab ditakutkan konflik kepentingan.

“Tidak perlu orang dari internal bank, bila perlu orang dari luar karena didalam semua itu sudah terkontaminasi kepentingan, jadi harus ambil orang dari orang luar yang kredibel, kapasitas dan integritas untuk membangun Bank Maluku-Malut,” pungkas­nya.

Butuh Pejabat Kredibel

Sementara itu, Koordinator BEM Nusantara Maluku Adam Rahantam juga meminta gubernur baru untuk menempatkan pejabat yang kredibel di jabatan direksi dan komisaris Bank Maluku -Malut.

Adam bilang kondisi bank Maluku-Malut mulai disoroti sejak direksi saat ini mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik.

“Memang pengelolaan Bank Maluku-Malut kedepan ini harus lebih baik dari saat ini maka, orang-orang yang nanti ditunjuk harus kredibel di bidang per­bankan,” ujar Adam kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Sabtu (1/2).

Menurutnya, gubernur baru harus dapat memisahkan antar kepentingan politik dengan kepentingan perbankan karena jika yang ditonjolkan adalah kepentingan politik maka bank Maluku tidak akan berkembang.

“Gubernur baru pasti punya referensi dan kita yakin akan memberikan yang terbaik bagi Bank Maluku -Malut,” terangnya

Tata Ulang

Terpisah Praktsi Hukum Mourits Latumeten mengung­kap­kan, gubernur terpilih sudah harus merevitalisasi struktur kepe­mimpinan Bank Maluku – Malut.

Pasalnya bagi sebagian masyarakat mereka mengaku bangga karena memiliki Bank berlabel daerah sendiri, namun revitalisasi kepengurusan bank harus dilakukan sebagai  upaya untuk meningkatkan dan me­macu pertumbuhan bank dan meningkatkan perannya dalam perekonomian.

Kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, pekan kemarin, Mourits mengatakan, terkait dengan kesehatan Bank Maluku apalagi terkait modal bank ini belum memenuhi standar 3 triliunan, dengan demikian resiko ini harus secepatnya diatasi dengan melakukan  mitigasi.

Kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemegang saham pengendali dan pemegang saham lainnya, harus melakukan mitigasi terhadap kinerja Bank Maluku ini. Bertalian dengan itu terhadap bonus-bonus yang diterima oleh direksi dan komi­saris harus dikaji ulang, apakah pemberian bonus itu objektif dan proporsional ataukah tidak.

“Ini juga menjadi tugas penting bagi Gubernur dan Wakil Gu­bernur terpilih untuk nantinya ketika pemerintahan mereka berjalan diharapkan agar me­nempati posisi direksi bank Maluku harus sesuai bidang ilmu,”katanya.

Latumeten menambahkan, sebagai praktisi hukum dan juga masyarakat Maluku bangga memiliki bank daerah, sehingga dirinya mengharapkan para pemenang saham, baik Peme­rintah Provinsi, Bupati dan Wali­kota bisa mengambil langkah ce­pat mengatasi masalah ini.(S-20)