AMBON, Siwalimanews – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pro­vinsi Maluku dituding tidak mampu memperju­ang­kan 126 dari 189 usulan ruas jalan dalam program Inpres penanganan jalan daerah tahun 2022.

Kegagalan pengusulan ratusan infrastruktur jalan itu juga disebabkan karena kurangnya koordinasi Di­nas PUPR Maluku dengan kabupaten dan kota se- Maluku.

Hal ini disampaikan Wa­kil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Pan­jang, Jumat (4/11).

Dikatakan, program Inp­res penanganan jalan dae­rah sejak awal direspon baik oleh komisi dengan mendatangi lang­sung Kementerian PUPR dan Ko­misi V, agar dapat mengakomodir pembangunan infrastruktur pasca bencana alam yang melanda Maluku.

Namun, perjuangan yang dilaku­kan oleh Komisi III ternyata tidak didukung oleh Dinas PUPR Maluku akibatnya, hanya 63 ruas jalan saja yang terverifikasi oleh Kementerian PUPR karena memenuhi persya­ratan yang ditentukan Pemerintah Pusat.

“Terkait dengan Inpres pena­nganan jalan daerah untuk pe­nanganan jalan dan jembatan di Maluku tidak terkoordinasi secara baik, sehingga yang masuk hanya 63 sedangkan 126 tidak terako­modir. Ini kita menyesal, kita sudah berjuang capek-capek tapi bola emas ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku,” kesal Tethool.

Menurutnya, Dinas PUPR Maluku tidak boleh menyalahkan kabu­paten dan kota sebab daerah hanya bertugas menyiapkan dokumen persyaratan, tetapi yang berkoordinasi dengan Pemerintah pusat melalu Balai Pelaksana adalah Pemprov Maluku.

Persoalan ini, lanjut Tethool me­nunjukkan koordinasi dan komu­nikasi dari Dinas PUPR Maluku sangat lemah padahal jika 126 usu­lan ruas jalan di Maluku ini ter­akomodir maka masalah infra­struktur didaerah ini dapat dise­lesaikan secara perlahan-lahan.

Dia meminta, jajaran Dinas PUPR Maluku untuk mundur jika tidak ingin lagi berjuang untuk kepentingan masyarakat Maluku, sebab dengan gagalnya 126 usulan ruas jalan maka Provinsi Maluku kehilangan kesempatan membangun Maluku.

“Kalau tidak mau bekerja mundur saja nanti kita usulkan ke gubernur, kalau Dinas PUPR tidak mau bekerja untuk Maluku ini mundur saja,” tegas Tethool.

Politisi Gerindra ini berharap Dinas PUPR dapat segera mela­kukan perencanaan yang matang terhadap seluruh infrastruktur agar tidak lagi mengalami kegegalan kedepan. (S-20)