AMBON, Siwalimanews – Ratusan pedagang pasar baru Mardika menyerbu Kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/5). Ratusan pedagang ini memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku di Pasar Mardika.

Aksi demontrasi dilakukan terkait pengelolaan pasar baru Mardika yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu sedangkan merugikan pedagang.

Ketua Ikatan Pedangan Pasar Indonesia Kota Ambon, Azhar Ohorella dalam orasinya mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang tidak adil terhadap pedagang di pasar baru.

Ohorella mengungkapkan dalam perencanaan awal, pemprov melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian meyakinkan pedagang bahwa setiap pedagang akang mendapatkan meja jualan seluas satu meter.

Namun, setelah dilakukan peresmian oleh Gubernur Maluku justru pedagang dibohongi karena mendapatkan meja jualan dengan ukuran yang sangat kecil.

“Kenapa kita tidak ingin berjualan di pasar baru karena memang meja jualan sangat kecil dan tidak mungkin menampung jualan pedagang yang sangat banyak. Bayangkan saja 180 cm dibagi untuk dua pedagang. Ini kan tidak adil dan pemerintah bohongi pedagang,” kecam Ohorella.

Ohorella menegaskan pembagian meja jualan yang sangat kecil dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon.

“Ada mafia pasar mardika yang sengaja memperjualbelikan los, makanya pedagang hanya menjadi korban. Pedagang tetap mendukung program pemerintah melakukan pembaharuan ekonomi di Mardika, tapi kalau begini justru kita yang dirugikan,” kesalnya.

Ohorella juga memprotes aksi pembongkaran pasar apung yang menyebabkan ratusan pedangan harus terlantar karena tidak memiliki tempat jualan.

“Kalau ada pedangan yang tidak memiliki tempat di pasar baru dan pembongkaran lalu mau kemana mereka. Pemprov terlalu memaksakan kehendak kepada pedagang yang belum dapat pasar, padahal edaran melakukan penertiban bukan penggusuran,” ujar Ohorella.

Ohorella pun meminta Penjabat Gubernur Maluku dapat melihat penderitaan pedagang akibat dari kebijakan Pemerintah Provinsi yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Setelah melakukan orasi beberapa menit masa aksi pun ditemukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Daniel Indey lantaran Penjabat Gubernur sedang berada diluar daerah.

“Saat ini oak penjabat masih berada diluar Daerah, tapi prinsipnya kita akan melakukan mediasi bersama pedagang untuk diselesaikan persoalan ini,” tegas Indey.(S-20)