AMBON, Siwalimanews – Peningkatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBB-KB menjadi perhatian serius Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Penegasan ini disampaikan gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Sadli Ie pada Rakor dan Rekonsiliasi PBB-KB Wilayah Papua Maluku triwulan IV tahun 2024 yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/2).

Gubernur mengaku, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemprov diperhadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya yakni penurunan penerimaan pajak PBB-KB di Maluku.

Berdasarkan data yang ada, realisasi penerimaan PBB-KB provinsi pada tahun 2023 triwulan IV sebesar Rp50,98 miliar, namun realisasi penerimaan pada tahun 2024 triwulan IV hanya 50,46 miliar yang menunjukkan adanya penurunan 1,16 persen.

“Penerimaan pajak daerah khususnya PBB-KB merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara optimal,” tandas gubernur.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja kata gubernur, maka pemprov diharuskan untuk melakukan penyesuaian dan penghematan anggaran dalam pelaksanaan APBN maupun APBD.

Efisiensi belanja pemda tersebut, memiliki relasi dengan pencapaian target pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

“Dengan dilakukannya penghematan anggaran, saya berharap tidak mempengaruhi program yang mendukung peningkatan penerimaan pajak seperti pemutakhiran data objek pajak, intensifikasi penagihan pajak serta penguatan sistem digital untuk mempermudah pembayaran,” jelas gubernur.

Gubernur minta, OPD terkait agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pajak ini yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap pencapaian target pendapatan pajak daerah.

“Saya juga mengajak kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerja keras dan kolaborasi yang erat, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal,” ajak gubernur.(S-20)