AMBON, Siwalimaneews – Tinggal tiga bulan la­gi pelaksanaan pemi­li­han kepala daerah akan digelar, namun Pem­prov Maluku belum juga men­cairkan anggaran pengamanan Pilkada bagi TNI dan Polri.

Karena itu, Wakil Ketua Ko­misi I DPRD Maluku, Jan­tje Wenno meminta pemprov untuk segera menyele­saikan anggaran kepa­da TNI-Polri untuk pengamanan Pilkada Maluku sebesar Rp26. 259.834.000.

Anggaran sebesar itu telah ditindak­lan­juti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan Polda Maluku, Ko­dam XV/Pattimura, Lantamal IX Ambon, dan Lanud Patti­mura.

“Pengamanan Pilkada ini sesuatu yang urgent jadi mesti diperhatikan secara baik oleh pemerintah daerah dengan memfa­silitasi anggaran pengamanan itu. Karena itu perintah UU,” tegas Wenno saat diwawancarai Siwalima di Ambon, Sabtu (17/8).

Wenno mengakui, pencairan anggaran pengamanan pasti disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, tetapi jika diperlukan Pemprov dapat menunda sementara kegiatan yang sifatnya rutinitas biasa guna menyelesaikan anggaran pengamanan.

“Pilkada ini kan secara serentak dan personel TNI-Polri sudah harus bergerak ke daerah-daerah itu jauh hari sebelum penyaluran logistik dilakukan maka ini membutuhkan anggaran yang salah satunya bersumber dari hibah Pemda itu,” pungkasnya.

Wenno berharap Pemprov Maluku dalam waktu dekat telah menuntaskan pencairan anggaran pengamanan sehingga seluruh tahapan pilkada hingga selesai berjalan dengan lancar dan aman.

Awal September

Pemprov Maluku akan menun­taskan anggaran pengamanan Pilkada diawal September.

Plh Sekda Maluku, Suryadi Sabirin mengungkapkan, pemprov telah menyelesaikan pencairan hibah anggaran pilkada ke KPU dan Bawaslu.

Total pencairan anggaran Pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum Maluku sesuai NPHD sebesar Rp178.575.843.200, sedangkan untuk Badan Pengawasan Pemilu sebesar Rp85.304.082.000,-.

“Untuk KPU dan Bawaslu pencairan sudah seratus persen sesuai dengan NPHD,” ungkap Sabirin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (16/8).

Terkait dengan anggaran pengamanan, Sabirin mengaku belum seratus persen pencairan baik kepada TNI maupun Polri.

Menurutnya, sesuai NPHD anggaran pengamanan pilkada yang akan dicarikan sebesar Rp26.259.834.000 baik kepada Polda Maluku, Kodam XV/Pattimura, Lantamal IX Ambon dan Lanud Pattimura.

“Untuk anggaran pengamanan kita sudah cairkan 58 persen dari total NPHD yang disepakati,” jelas Sabirin.

Sabirin menegaskan sesuai kesepakatan pemprov dengan TNI dan Polri maka pencairan sisa anggaran pengamanan pilkada dilakukan paling lambat awal September mendatangkan.

“Kita sudah koordinasi dengan TNI-Polri dan disepakati sisanya akan kami bayar pada awal September mendatang. Pasti kita selesaikan,” tegas Sabirin. (S-20)