AMBON, Siwalimanews – Dinamika politik jelang pilkada, kian tergambar dengan sejumlah partai politik yang telah memberikan rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Masyarakat khususnya pemilih di Maluku, tidak boleh terpanah dengan popularitas semata, namun harus memilih pemimpin yang memiliki etika dan moralitas baik.

Akademisi Fisip UKIM Max Mas­wekan menjelaskan, proses politik jelang Pilkada 27 November menda­tang sudah mendapatkan perhatian masyarakat dengan hangat dipub­likasi.

Walau belum ada penetapan bakal pasangan calon secara resmi, namun dapat dipastikan sejumlah tokoh akan berlaga di Pilgub Maluku.

Dikatakan sampai dengan saat ini ada dua bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat pencalonan yakni, Murad Ismail dan Michael Wattimena serta Jeffry Apoly Raha­warin dan Abdul Mukti Keliobas.

Sedangkan Hendrik Lewerissa belum mendapatkan tiket menuju Pilkada karena belum memenuhi syarat minimal 20 persen kursi di DPRD Provinsi Maluku.

“Dinamika ini menarik untuk dicermati, karena sangat berkaitan dengan nasib dan masa depan Ma­luku 5 tahun kedepan artinya, walau­pun belum ditetapkan KPU namun masalah track record dari setiap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur mesti dilihat dengan baik agar masyarakat tidak salah pilih,” ujar Maswekan saat diwawancarai Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (15/8).

Salah satu aspek yang mesti mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, kata Maswekan, yakni berkaitan dengan masalah etika dan moral dari setiap bakal calon, disamping masalah lain berkaitan dengan kepemimpinan.

Etika dan moral menurutnya pen­ting dalam suatu kepemimpinan pemerintahan dan birokrasi, sebab pemimpin yang memiliki etika dan moralitas akan mampu membawa Maluku keluar dari ketertinggalan selama ini.

“Masyarakat dalam menentukan pilihan harus memperhatikan secara betul soal etika dan moral, karena pemimpin harus memberikan teladan kepada masyarakat bukan sebalik­nya,” tegas mantan Anggota DPRD Maluku itu.

Selain itu, masyarakat juga harus melihat komitmen dari masing-masing calon gubernur untuk mem­ba­ngun Maluku, jangan sampai hanya janji saat kampanye, tetapi sudah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur janji tersebut di­abaikan dengan berbagai alasan.

Menurutnya, Maluku sebagai salah satu daerah pendiri Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat membangun daerah ini sejajar dengan daerah-daerah lain yang maju.

Namun sayangnya, sepuluh tahun terakhir belum ada sosok yang mampu membawa Maluku lebih sejahtera. Faktanya Maluku masih menyandang miskin keempat dari 38 provinsi dengan  lima kabupaten masuk kategori miskin ekstrim.

“Persoalan ini saja belum terta­ngani secara baik sampai saat ini, dengan angka kemiskinan dua tahun terakhir meningkat bukan menurun. Ini sangat disayang dengan sumber daya alam yang begitu melimpah tapi masih miskin terus, dan rakyat masih menderita dengan tidak adanya fasilitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” kesalnya.

Maswekan juga mengingatkan masyarakat khususnya pemilih untuk memilih pemimpin Maluku yang memiliki integritas dan kredibilitas artinya, tindakannya selama ini tidak boleh menyimpan dari aturan.

Tanpa semuanya itu, Maswekan yakin sulit untuk membawa Maluku keluar dari persoalan yang selama ini terjadi.

“Pengalaman selama beberapa tahun terakhir ini sebetulnya telah menjadi dasar bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Artinya, etika dan moral dari calon pemimpin itu harus menjadi perhatian serius.” pungkasnya.

Harus Jeli

Sementara itu akademisi Fisip Unidar Sulfikar Lestaluhu menga­takan, masyarakat Maluku dalam menentukan pilihan terhadap calon gubernur harus dilakukan secara hati-hati dan jeli memilih.

Pemimpin yang miskin akan etika dan moral tidak boleh menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

“Maluku ini butuh pemimpin beretika dan bermoral, karena itu masyarakat jangan terpana dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan parpol kepada calon tertentu,” tegas Lestaluhu kepada Si­walima melalui telepon seluler­nya, Kamis (15/8).

Masyarakat kata Lestaluhu, harus dapat melihat track record dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur selama ini, terutama yang berkaitan dan etika selama 10 tahun terakhir.

“Harus secara jeli dilihat track record mereka selama ini terutama yang berkaitan dengan etika dan moral itu.

Pemimpinnya kedepan butuh punya komitmen untuk merealisasi visi dan misi untuk maju dan sejahtera,” terangnya sembari me­nambahkan, pilihan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat harus me­nen­tukan pemimpin dengan jeli bukan karena popularitas.

Tiga Poros

Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkada Maluku bakal berlangsung ketat dan diikuti tiga poros.

Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, adalah poros baru yang muncul, dengan dukungan dari Partai Gerindra.

Kepastikan HL berpasangan de­ngan Vanath, disampaikan lang­sung oleh Ketua Bidang Kajian Hukum DPP Gerindra, Johan Lewerissa.

Kepada Siwalima, Senin (12/8), Johan mengaku kakak kandungnya itu akan berpasangan dengan man­tan Bupati Seram Bagian Timur di Pilgub Maluku. “Benar, memang benar Hendrik Lewerissa berpasa­ngan dengan Abdullah Vanath,” tulis Johan singkat melalui pesan Whatsapp.

Walau demikian, partai besutan Prabowo Subianto itu tak bisa sendiri mengusung calon, lantaran hanya memiliki 5 kursi di DPRD Maluku.

Untuk bisa memenuhi syarat pencalonan, Gerindra harus mencari partner koalisi. Dan HL sudah memulainya dengan menggandeng Partai Perindo. Dia dan Vanath Senin (12/8) malam, sudah mendapat rekomendasi partai itu.

PDIP dan JAR

Poros berikutnya adalah, Jeffry yang diusung PDIP. Partai peme­nang pemilu itu mendukung penuh Jeffry, yang nanti dipasangkan dengan Bupati Seram Bagian Timur, Mukti Keliobas.

Keduanya menerima rekomendasi PDIP, Rabu (14/8) yang diserahkan langsung oleh Megawati Soekarno­putri, di Jakarta.

Sebelumnya, Jeffry sudah lebih dahulu mengantongi rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai dua kursi di DPRD Maluku.

Dengan demikian, Jeffy-MK, telah memenuhi syarat sebagai bakal ca­lon, karena sudah memenuhi ambang batas pencalonan, dengan 10 kursi.

Jauh hari sebelumnya, Murad Ismai dan Michael Wattimena telah lebih dahulu memastikan diri se­bagai peserta.

Pasangan berjuluk 2M itu didukung Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan PKB. Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera juga memberikan dukungan politik kepada mereka.

Dengan demikian, 2M sudah memiliki dukungan 15 kursi, yang terdiri dari Partai Demokrat 4 kursi, 4 kursi dari PKB, PAN 3 kursi dan PKS punya 4 kursi. (S-20)