AMBON, Siwalimanews – Over Kapasitas atau kelebihan daya tamping, menjadi salah satu penyebab runtuhnya jembatan Pulau Hatta di Kecamatan Banda Naira, beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Maluku Kombes Pol I Gede Arsana dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Maluku, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (7/11).

Kombes Arsana mengungkapkan, hingga hari ke-38 pelaksana kampanye pasangan calon kepala daerah, seluruhnya berjalan dengan lancar.

Namun, yang menjadi persoalan, ketika kejadian runtuhnya jembatan Pulau Hatta, Kecamatan Banda Naira yang menyebabkan korban jiwa.

Kejadian di Banda Naira tersebut kata Arsana, telah mendapatkan perhatian khusus dari Mabes Polri, dimana pasca kejadian itu pihaknya dicecar oleh Mabes Polri.

Baca Juga: DPRD Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

“Yang paling krusial itu pengalaman yang kurang baik di Banda Naira. Kita sudah dievaluasi dan saat rapat kita dicecar terkait persoalan ini oleh Mabes Polri,” ungkap Arsana.

Menurutnya, dari bukti video yang ada pihaknya menduganya over kapasitas atau kelebihan daya tampung menjadi penyebab jembatan tersebut runtuh.

Apalagi jembatan tersebut bukan merupakan milik resmi pemerintah, baik yang dikelola oleh ASDP atau Pelni, tetapi milik masyarakat lokal di wilayah setempat.

“Jembatan ini milik masyarakat lokal yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan tidak ada masalah, tapi ketika digunakan untuk kepentingan dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak, maka kejadian tersebut terjadi. Kemarin itu seratus lebih dari rombongan calon bupati 16 orang dan masyarakat yang menjemput itu ada 100 lebih. Ini sangat banyak dan menyebabkan over kapasitas dan terjadilah musibah itu,” jelas Arsana.

Arsana menuturkan, pasca musibah itu, pimpinan Polda Maluku telah mengintruksikan kepada semua jajaran agar memastikan tempat-tempat yang digunakan untuk kampanye layak agar tidak terjadi masalah serupa.

“Kemarin sudah dapat arahan pimpinan untuk jajaran, bahwa untuk seluruh aktivitas kampanye dengan jumlah masa yang banyak dan berdampak pada fasilitas seperti di Banda itu, wajib dicek betul kelayakannya,” tandas Arsana.(S-20)