AMBON, Siwalimanews – Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran perdagangan karbon internasional.

Peresmian peluncuran perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia dilakukan OJK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Bursa Efek Indonesia.

Dukungan ini diberikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, saat peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/1).

Perdagangan karbon internasional kata Mahendra yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia, difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini merupakan komitmen kuat dari pemerintah pusat dalam rangka memajukan peran Indonesia di pasar karbon global.

“OJK tentu mengapresiasi upaya cepat dan terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sebagai inisiator pembukaan perdagangan karbon internasional,” tulis Mahendra dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (23/1).

OJK kata Mahendra, tetap mengawasi sistem registrasi nasional pengendali perubahan iklim dengan sistem perdagangan IDXcarbon yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Masih dalam rilis itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq mengaku, pemerintah Indonesia menjamin, setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan karbon luar negeri telah disahkan dan diotorisasi sebagai upaya save guaarding terhadap terjadinya double accounting double payment dan double claim.

Hingga 20 Januari 2025 terdapat 1.780.000 ton co2e unit karbon yang berasal dari beberapa sektor, yakni sektor energi pengoperasian pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi PLTGU Priok blok 4. Konversi dari pembangkit single cycle menjadi combined cycle (Add On) PLTGU Grati Blok 2.

Selanjutnya pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Hidro PLTM Gunung Wugul. Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi Baru (PLTGU PJB) Muara Karang Blok 3 dan konversi dari pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar.

“Komitmen Indonesia penyelenggaraan IDXCarbon merupakan wujud komitmen Indonesia setelah COP 29 dan sebagai bukti bahwa artikel 6 perjanjian Paris dapat dijalankan, momen ini juga merupakan bentuk penguatan untuk mendorong dan mengakselerasi 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disubmisi selambatnya 10 Februari 2025,” ujar Hanif.

Menurutnya, keberhasilan perdagangan karbon luar negeri bergantung pada kolaborasi antara negara, swasta/industri, institusi keuangan, filantropi, perbankan dan para pihak lainnya.

“Perdagangan karbon merupakan suatu aksi kolektif yang tidak bisa dipisahkan peranannya antar satu stakeholder dengan stakeholder yang lain,” jelasnya.

Diketahui, peresmian IDXCarbon dihadiriMenteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK pengawas pasar modal derivatif keuangan dan bursa karbon Inarno Djajadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hentropiyono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribo dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara IDXCarbon Iman Rahman.(S-20)