AMBON, Siwalimanews – Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) Ambon Alham Valeo, minta pemerintah kota maupun DPRD untuk dapat duduk bersama, membahas persoalan pedagang di Pasar Mardika.

Menurutnya, kondisi pedagang di pasar saat ini, kian memprihatinkan. Belum adanya kepastian dan lamanya penataan oleh pemerintah, sementara para pedagang harus tetap menyambung hidup dengan satu-satunya mata pencarian mereka, yaitu berdagang, membuat kondisi ini semakin rumit.

“Untuk itu kami minta, pemkot dan DPRD, segera duduk bersama untuk membicarakan persoalan pasar yang kian hari semakin rumit ini,” pinta Valeo, kepada Siwalimanews di Ambon, Sabtu (15/6).

Dikatakan, penggusuran dan penertiban yang dilakukan selama ini, tidak akan pernah efektif, jika tidak disediakan tempat bagi para pedagang, mengingat sebagian besar pedagang di Pasar Mardika, tidak memiliki tempat yang permanen.

Sehingga apapun langkah pemerintah, para pedagang akan kembali berjualan ditempat-tempat yang sebelumnya telah ditertibkan.

“Profesi mereka ya itu jualan. Jadi kalau digusur tapi tidak disediakan tempat yang bisa menjamin mereka bisa menyambung hidup, upaya pemerintah itu justru hanya meninggalkan luka bagi pedagang. Belum lagi dengan kebijakan pemerintahu, justru menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di pasar yang pastinya berimbas pada semua pelaku UMKM,” ujarnya.

Selain itu, usaha transportasi dan para sopir angkot, ojek, buruh pikul dan distributor, semuanya akan terkena dampak dari langkah tanpa solusi yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, harus ada solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi semua.

“Pemerintah harus tahu, bahwa dalam kondisi covid kemarin, banyak pedagang yang harus berhutang, sehingga kini, mereka bukan saja mencari makan dengan berjualan, tetapi harus menyelesaian beban hutang itu. Kita juga berharap ada toleransi untuk merestrukturisasi ulang hutang-hutang mereka dan memberikan stimulus bagi mereka untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasar, bukan justru mematikan pedagang seperti ini,”cetusnya.

Menurutnya, pedagang sebagai ujung tombak penggerak ekonomi, harusnya mendapat perlakuan yang manusiawi. Penertiban dan penataan harus seimbang, agar semuanya yang melakukan aktivitas di pasar, berjalan lancar dan semuanya merasakan kenyamanan.

“Dengan itu, kami berharap pemerintah secepatnya menyediakan tempat berjualan yang representatif bagi pedagang, sebelum dilakukan penertiban. Ini demi kenyamanan semua,” tandasnya. (S-25)